Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit terhadap proyek renovasi rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan. DPR menengarai ada penyelewengan dalam pengerjaan proyek renovasi senilai Rp 445 miliar tersebut.
Penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Mabes Polri atas kasus dugaan korupsi ayat rokok dalam UU Kesehatan, patut dicurigai. Sebab sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
Demikian gugat aktivis Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR), Hakim Sorimuda Pohan. Hakim juga yang juga mengungkap dan melaporkan hilangnya ayat tersebut dalam draft UU Kesehatan yang DPR serahkan kepada Presiden SBY.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdapat kenaikan harga sebesar US$ 150 di penyelenggaraan ibadah haji 2010.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah klaim Kementerian Agama adanya penurunan biaya ibadah penyelenggaraan haji sebesar US$ 80 per jamaah.
“Kalau Kementerian Agama mengatakan ada penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar US$ 80 itu tidak ada. Malah yang ada kenaikan biaya sebesar US$ 150 per jamaah di tahun ini,” kata Koordinator Divisi Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.
"Kami tidak mengambil alih tugas penegak hukum."
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, rapat koordinasi di kementeriannya pada 8 September lalu tidak khusus membahas penahanan petinggi PT Sumalindo Lestari Jaya yang terbelit kasus dugaan pembalakan liar. "Itu rapat biasa," kata Djoko melalui pesan singkat akhir pekan lalu.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Bengkulu, Muspani, mempraperadilkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin yang tidak juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muspani meminta pengadilan memerintahkan kejaksaan (termohon I) untuk segera melimpahkan kasus itu ke pengadilan.
Apabila tidak dilakukan dalam waktu 14 hari, PN Jakarta Pusat diminta untuk memerintahkan KPK (termohon II) mengambil alih kasus tersebut.
Gayus HP Tambunan mengaku mendapatkan salinan surat rencana tuntutan yang dibuat Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung sebelum penuntutan resmi dibacakan di pengadilan. Bertolak dari salinan surat yang diperoleh melalui kuasa hukumnya, Haposan Hutagalung, itulah, Gayus memenuhi permintaan Haposan agar memberikan uang senilai 50.000 dollar AS. Uang itu sedianya diberikan kepada pihak kejaksaan agar hukuman di dalam rencana tuntutan itu diperingan.
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang juga tersangka kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum, Yusril Ihza Mahendra, Senin (18/10), mendaftarkan permohonan uji materi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 Ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh Yusril menyusul penolakan Kejaksaan Agung untuk memeriksa saksi meringankan (a de charge) yang diajukannya.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Asral Rachman dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Asral dinilai terbukti menerima suap dan memberikan izin penebangan hutan selama 2002-2005 sehingga merugikan negara Rp 889,2 miliar.
Bupati Brebes (nonaktif) Indra Kusuma dituntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu tahun kurungan. Indra dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tahun 2003 sehingga merugikan negara Rp 7,8 miliar.
”Terdakwa mengetahui harga tanah yang sebenarnya,” kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Sarjono Turin, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (18/10).
Sebanyak 39 organisasi nonpemerintah di Sumut yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Peduli Informasi menyayangkan langkah Dinas Informasi dan Komunikasi Sumut yang tidak transparan dalam pembentukan panitia seleksi Komisi Informasi. Mereka menilai Dinas Infokom yang seharusnya membuka diri justru terkesan tertutup dalam membentuk Komisi Informasi.
