Koalisi Pendidikan mendesak penghentian peredaran buku serial SBY di sekolah-sekolah. Koalisi yang beranggotakan guru dan pengamat pendidikan ini menilai, serial buku SBY bermuatan politik dan berpotensi mempolitisasi pendidikan.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meminta Kementerian Pendidikan segera menarik 10 buku serial SBY dari sekolah. Pengadaan buku SBY menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai tidak tepat, sebab seharusnya, dana DAK lebih baik digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur sekolah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhy beserta 5 Kepala Sekolah TKBM Jakarta ke Polda Metro Jaya, Rabu (26/01/2011), atas dugaan menghalangi akses mendapatkan informasi publik.

Di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koalisi 99 Lembaga dan Tokoh Masyarakat membacakan tiga tuntutan rakyat melawan kebohongan pemberantasan korupsi dan mafia.

"Presiden Repulik Indonesia, sebagai Kepala Negara, harus memimpin sendiri, tanpa kebohongan, dengan sungguh-sungguh dan tidak sebatas wacana, untuk melakukan perang melawan korupsi, mafia pajak dan mafia hukum," tegas budayawan Radhar Panca Dahana, membacakan poin pertama tritura.

Press Reelase KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Polisi selalu punya alasan untuk menolak memberikan data rekening gendut perwira tinggi Polri kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam sidang adjudikasi sengketa informasi antara ICW dengan Mabes Polri di Komisi Informasi Pusat (KIP), pihak polisi menolak membuka data rekening karena proses penyelidikan belum selesai. Rekening yang sedang diproses, tidak dapat diakses.

Kami, rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari jajahan para koruptor, yang muak dengan kepura-puraan dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum, terutama kasus Gayus Tambunan, dengan ini menuntut:

Uji coba KTP elektronik dianggap berhasil.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi program perencanaan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) nasional, yang dilaksanakan bersamaan dengan proyek KTP elektronik pada bulan depan.

"Untuk mencegah korupsi dalam pengadaannya, saya minta bantuan KPK," kata Gamawan saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Jaksa penuntut umum kasus Bahasyim Assifie, Fachrizal, membantah anggapan bahwa dia pernah dihubungi oleh keluarga terdakwa Bahasyim. Hal itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy pekan lalu.

Dalam urusan ini, Marwan pernah mengatakan, salah satu jaksa penuntut berinisial F pernah berhubungan dengan keluarga Bahasyim. "Enggak," kata Fachrizal seusai sidang kasus Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan mewajibkan partai membiayai kampanye calonnya dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, hal ini untuk mencegah praktek korupsi sang calon bila kelak terpilih.

"Kalau calon mengeluarkan dana besar dalam pilkada, saat menjabat, orientasinya kan mengembalikan modal awal," kata Gamawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.

Calon kepala daerah, kata Gamawan, tak boleh dibebani oleh partai untuk mencari sendiri dana kampanyenya. Dengan demikian, dana kampanye harus dicari dan disediakan partai pengusung.

Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap, mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah serupa diajukan olah Haposan Hutagalung, mantan pengacara Gayus. Keduanya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.