Nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur (orang bijak tidak menghukum karena dilakukan dosa, tetapi agar tidak lagi terjadi dosa). Demikian Seneca merujuk ajaran filsuf Yunani, Plato.

Ajaran tersebut adalah landasan filsafati tujuan pidana sebagai upaya pencegah umum (general prevention). Artinya, seseorang harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Perihal berat-ringannya pidana, ada tiga faktor yang amat memengaruhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua staf Menteri Lingkungan Hidup, Kamis (20/1). Pemeriksaan itu terkait kasus suap dalam penghargaan Adipura Kota Bekasi. Secara terpisah Kementerian Lingkungan Hidup meralat pernyataan soal penambahan nilai Bekasi.

Kongres Tahunan PSSI dijadwalkan akan dibuka Jumat (21/1) malam ini di kawasan eksklusif Pan Pacific Nirwana Bali Resort, Tanah Lot, Tabanan, Bali. Pertemuan yang akan membahas persepakbolaan nasional itu terkesan seperti disembunyikan dari pantauan media.

Sejumlah wartawan setempat, Kamis, berusaha memperoleh informasi tentang pelaksanaan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu dengan mendatangi hotel tersebut. Namun, mereka tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan di pintu gerbang yang menegaskan, ”Tidak ada pemberitahuan soal Kongres PSSI”.

Kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan menunjukkan sikap aparat penegak hukum di negeri ini yang mudah sekali dipengaruhi oleh uang. Penegakan hukum di negara ini seperti sangat rapuh.

Penilaian itu dikatakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Kamis (20/1) di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia Jakarta. ”Yang jelas, negara ini sudah di bawah Gayus karena begitu rapuhnya negara ini,” ujar Syafii Maarif.

Komunitas pecinta sepakbola 'Save Our Soccer (SOS)', Kamis (20/01/11), mendatangi kantor Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). SOS menyampaikan permintaan informasi publik terkait pengelolaan tiket pertandingan Piala AFF 2010 dan laporan keuangan PSSI selama masa kepemimpinan Nurdin Halid.

Anggota SOS, Bejo Untung, menyampaikan sekitar 600 lembar permintaan informasi dari masyarakat, yang diterima petugas resepsionis di kantor PSSI. "Kami menyampaikan titipan masyarakat dari berbagai daerah untuk permintaan informasi kepada PSSI," ujar Bejo.

Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali akhirnya menahan mantan bupati Jembrana 2000-2010, I Gede Winasa, kemarin pagi. Dia diduga terlibat kasus korupsi pengadaan pabrik kompos. Pengadaan pabrik ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar.

Sebelumnya, Gede Winasa sudah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Oktober tahun lalu. "Berdasarkan keterangan penyidik, Winasa resmi ditahan," kata juru bicara Polda Bali, Komisaris Besar Gde Sugianyar, kemarin.

Di manakah Milana Anggraeni saat suami tercintanya, Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, menghadapi vonis dalam sidang kemarin? Ibu tiga anak yang sebelumnya kerap hadir di persidangan itu kemarin memang tak tampak di antara pengunjung--justru pada saat yang paling menentukan bagi suaminya tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gayus H. Tambunan dan Haposan Hutagalung masing-masing tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta di pengadilan terpisah kemarin. Vonis itu jauh di bawah tuntutan jaksa, yang meminta agar Gayus dihukum 20 tahun penjara dan Haposan dipenjara 15 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 500 juta.

"Itu mengaburkan masalah mafia pajak dan peradilan yang dia lakukan."

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan berbagai tuduhan yang disampaikan terpidana Gayus H. Tambunan merupakan serangan balik terhadap lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Tapi kami tidak akan gentar. Akan kami lawan," kata anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, di kantornya kemarin.

"Nanti kita telusuri hubungan khusus Gayus dengan wajib pajak ini."

Vonis tujuh tahun yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa mafia hukum Gayus H. Tambunan masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi penegak hukum. Pihak-pihak yang menyuap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu belum tersentuh.