Kejaksaan Agung sudah mengantongi surat izin pemeriksaan atas nama tersangka kasus korupsi, Dwi Seno Widjanarko, dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat izin itu diterima Kejaksaan pada Senin lalu. “Saya baru dapat jawaban dari KPK. Izinnya sudah keluar,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy melalui layanan pesan pendek kemarin.

Pemeriksaan terhadap jaksa yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Tangerang itu, kata Marwan, akan dilakukan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan agar jaksa bisa independen dalam melakukan pemeriksaan.

Polisi akan mengumumkan nama dua perantara Gayus.

Markas Besar Kepolisian mengembalikan 74 berkas wajib pajak yang diduga terkait dengan kasus mafia pajak Gayus Tambunan ke Kementerian Keuangan. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, berkas itu bagian dari 151 berkas yang diterima Tim Gabungan.

Vonis untuk kasus korupsi di Indonesia dinilai sangat rendah sehingga tidak bakal menimbulkan efek jera.

Terakhir, Selasa (22/3), majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dengan 1 tahun 8 bulan, dari tuntutan 3 tahun, dalam kasus korupsi pengadaan sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Departemen Sosial. Vonis dijatuhkan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rae Suamba.

Terdakwa perkara upaya penyuapan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Anggodo Widjojo, bersikukuh bahwa Eddy Soemarsono pernah meminta uang Rp 12 miliar kepada kakaknya, Anggoro Widjojo. Permintaan dana itu kemudian turun menjadi Rp 6 miliar.

Keterangan Anggodo dikonfrontasikan dengan Eddy pada sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dengan terdakwa Ary Muladi, Selasa (22/3). Eddy, mantan Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi, membantah keterangan itu.

Polisi mengincar kurir uang bagi mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy G Rafly Amar di Jakarta, Selasa (22/3), mengatakan, polisi sedang mengidentifikasi seorang tersangka yang menjadi kurir uang pada Gayus.

”Dalam satu atau dua hari akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Paling lambat hari Kamis akan disampaikan. Kami belum menemukan orang yang secara sah dan meyakinkan memberikan uang kepada Gayus,” kata Boy.

Akses peradilan yang adil bagi rakyat miskin masih sangat minim. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa yang ditemui setelah peluncuran buku Akses terhadap Keadilan di Gedung Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (22/3), mengatakan, secara umum masih sulit rakyat kecil mengakses keadilan.

Tim studi banding Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat membantah tudingan menghambur-hamburkan uang negara. Alasan dan target studi banding jelas, yaitu mencari masukan untuk mereformasi sistem keuangan di Indonesia.

Komisi Yudisial tidak akan memperpanjang masa pendaftaran calon hakim agung meskipun jumlah pendaftar yang masuk relatif minim. Sehari menjelang penutupan pada Selasa (22/3), KY baru menerima 90 pendaftar.

”Pendaftaran tetap akan ditutup, berapa pun yang kita dapat,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar. KY akan menutup pendaftaran calon hakim agung pada Rabu (23/3) pukul 17.00.

Reaksi politikus dari partai politik besar atas penahanan beberapa anggota DPR yang disangka terlibat kasus suap dalam pemilihan Dewan Gubernur Senior BI Miranda Gultom telah mengarah pada upaya perlawanan balik yang serius.

Salah seorang pendiri Partai Keadilan, yang telah berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi, Senin (21/3) di Jakarta, melaporkan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Yusuf melaporkan dugaan penggelapan uang oleh Anis.

Anggota DPR 2004-2009 itu datang sekitar pukul 14.00 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seusai mengadu, Yusuf mengatakan, sebagai anggota DPR, Anis termasuk penyelenggara negara sehingga ia melaporkannya ke KPK.