Penggunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD ataupun APBN rawan dikorupsi.
Ketua Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (5/4), jumlah dana bantuan sosial mencapai ratusan triliun per tahun. Sepanjang 2007-2010 pemerintah menganggarkan Rp 300,94 triliun untuk bantuan sosial, yang terdiri atas Rp 48,46 triliun di tingkat daerah (APBD) dan Rp 252,48 triliun di tingkat pusat (APBN).
Barangkali tak seorang pun memungkiri, para wakil rakyat membutuhkan ruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai agar kinerja mereka lebih optimal. Namun, mengapa rencana pembangunan gedung baru DPR ditolak begitu luas oleh publik?
Gelombang penolakan publik atas pembangunan gedung baru DPR tidak semata-mata terkait dengan biayanya yang mencapai sekitar Rp 1,138 triliun. Biaya yang begitu besar tentu jadi relatif ”kecil” jika dihubungkan dengan manfaat dan fungsinya dalam mendukung peningkatan kinerja wakil rakyat kita pada masa depan.
Penolakan pembangunan gedung baru DPR RI tak hanya datang dari kalangan yang disebut ketua DPR Marzuki Ali sebagai kalangan yang melek internet. Warga masyarakat kecil, rakyat miskin, korban penggusuran, juga bersuara lantang menolak pembangunan senilai Rp 1,138 triliun rupiah itu.
Marzuki Alie dituding melakukan kebohongan publik.
Lima politikus muda lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan petisi menolak pembangunan gedung baru parlemen di Senayan. Mereka menilai gedung baru bukan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, bersaksi dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Ary Muladi, terdakwa dalam kasus upaya penyuapan terhadap pimpinan KPK dan merintangi penyidikan kasus korupsi, Senin (4/4). Keduanya mengatakan, tak ada aliran dana kepada pimpinan KPK.
Selain kedua unsur pimpinan, Deputi Penindakan KPK Ade Raharja juga memberikan kesaksiannya dalam sidang itu. Ketiganya memberikan kesaksian secara bergantian. Chandra memberikan kesaksian pertama, disusul Bibit dan Ade.
Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan, Senin (4/4). Soetrisno Bachir menjalani pemeriksaan selama sekitar 3,5 jam.
”Diperiksa sebagai saksi dalam kaitan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanganan wabah flu burung tahun 2006 dengan tersangka Ratna Dewi Umar,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dikonfirmasi.
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menuding jaksa Cirus Sinaga aktif menjadi mafia di kejaksaan. Cirus banyak memberikan keterangan berbeda jika dibandingkan dengan pihak lain dalam penanganan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan.
Bagaimana sekarang judulnya Ibu Miranda (Goeltom). Ternyata Ibu Miranda, kan, juga tidak diapa-apakan.... Tidak sesuai judul,” kata Paskah Suzetta, anggota Fraksi Partai Golkar DPR periode 1999-2004, Jumat (18/3) di Jakarta. Paskah adalah salah seorang tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Masyarakat harus aktif mengawasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menarik draf RUU itu dari Sekretariat Negara menunjukkan, pemerintah tidak punya konsep dan komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi.
Entah apa yang ada di pikiran Ketua DPR Marzuki Alie ketika melontarkan pernyataan kontroversialnya: ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” (Kompas, 1/4/2011).
Sebagai elite, seharusnya Marzuki paham, anggaran yang digunakan untuk membangun gedung DPR berasal dari pajak rakyat. Ibaratnya, sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat, rakyat telah membayar pajak untuk negara ini.
