KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (17/4). Terkait rencana pembangunan gedung baru, pimpinan DPR khawatir dituduh melakukan tindak pidana korupsi jika rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun dibatalkan. Hal itu terkait pertanggungjawaban dana sekitar Rp 9 miliar yang sudah dikeluarkan dalam persiapan.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat selama tahun 2002-2010. Dari jumlah dana Rp 19,12 triliun yang diperiksa BPK, sebanyak Rp 4,12 triliun telah terjadi penyimpangan, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Tidak hanya kinerja yang dinilai buruk, kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 juga dinilai lebih rendah dibandingkan dengan anggota DPR periode sebelumnya. DPR periode sekarang dinilai lebih hedonis dengan gaya hidup mewah dan jauh dari rakyat.
Di tengah situasi kian memuncaknya ketidakpuasan publik terhadap kinerja berbagai lembaga maupun aparat negara saat ini, hadirnya sosok kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum sepenuhnya dapat dijadikan tumpuan. Paceklik prestasi pemerintahannya menjadi penyebab.
Kondisi semacam ini yang masih berlangsung hingga 18 bulan usia pemerintahannya. Setidaknya, melalui pencermatan berbagai survei opini publik yang dirangkum Kompas, belum tampak lonjakan apresiasi publik yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono.
Ketika Konrad Hermann Josef Adenauer (1876- 1967) memimpin Republik Federasi Jerman sebagai kanselir pertama (1949-1963), seorang politikus muda marah kepadanya, ”Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan persis kebalikannya dari apa yang Anda katakan sebulan silam?” Adenauer tidak marah, dia hanya menjawab singkat, ”Peduli apa saya dengan omongan saya yang kemarin-kemarin.”
Aktivis pendidikan dan organisasi pendidikan berkumpul di ICW, siang ini, 17 April 2011 pukul 13, untuk mengkritisi tetap dijalankannya Ujian Nasional oleh pemerintah. Mereka membuat pernyataan bahwa Ujian Nasional (UN) telah menghambat terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia.
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan tersangka jaksa Cirus Sinaga dalam dugaan kasus merintangi penyidikan dan penuntutan terkait dengan dugaan kasus penggelapan yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan.
Cirus Sinaga diduga merintangi proses penuntutan dengan memberi arahan kepada jaksa penuntut umum untuk menghilangkan pasal mengenai tindak pidana korupsi dalam penyusunan dakwaan terkait dengan perkara Gayus HP Tambunan.
Pengalaman sejarah bangsa- bangsa di dunia—zamanpurbaataumodern— menunjukkan, kejatuhan sebuah rezim pemerintahan selalu berpangkal pada penguasa despotik,baik otoriter maupun demokratis, yang sarat praktik korupsi dan aneka bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Kewenangan Presiden untuk memberikan persetujuan atas pemeriksaan hukum pejabat negara kembali menjadi topik diskusi yang hangat, utamanya di kalangan para pejuang dan pemerhati isu antikorupsi.
Izinkan saya pada kesempatan penulisan kolom kali ini menuliskannya dan memberikan beberapa penjelasan dan pendapat terkait isu tersebut. Pertama-tama, saya menggunakan istilah ”persetujuan presiden”dan bukan ”izin presiden”, sebagaimana lazim digunakan dalam banyak pemberitaan. Karena, bagi orang hukum, istilah yang berbeda dapat berbeda makna – bahkan keliru.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (15/4), menggeledah Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, Sulawesi Utara, terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2007 senilai Rp 40 miliar.
Setelah penggeledahan, belasan pejabat dan mantan pejabat pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) juga dimintai keterangan. Hingga Jumat petang, pemeriksaan masih berlangsung di lantai tiga Kantor Inspektorat Sulawesi Utara di Manado.
