Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pencalonan dirinya kembali dalam pemilihan umum kepala daerah. Ia diduga berusaha menyuap penyelenggara negara senilai sekitar Rp 100 juta.

”KPK menetapkan peningkatan kasus ini menjadi penyidikan dengan tersangka FL, mantan Bupati Nias Selatan,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, di Jakarta, Selasa (26/4).

Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin membantah tudingan jaksa yang menyebutnya berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan menghambat pembangunan di Provinsi Bengkulu. Sebaliknya, ia mengaku hanya berusaha memberikan penjelasan sejelas-jelasnya agar kasus dugaan korupsi senilai Rp 20,16 miliar yang menimpanya bisa diterangkan secara gamblang. Demikian diungkapkan Agusrin dalam pembelaan atau pleidoi pribadinya yang dibacakan Selasa (26/4) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh hakim Syarifuddin.

Selain menggeledah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah PT Duta Graha Indah terkait dengan kasus dugaan penyuapan kepada Sekretaris Menpora Wafid Muharam. KPK juga menelusuri keterlibatan pihak lain.

”Kami melakukan penggeledahan di PT DGI, kemarin (Senin), dan menemukan sejumlah dokumen terkait pembangunan wisma atlet. Kami masih kembangkan terkait keterlibatan pihak lain,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, Selasa (26/4) di Jakarta.

Perempuan kuat bisa menjadi filter tindakan koruptif di lingkungan keluarga. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai ”penguasa rumah” perempuan dapat meneliti dari mana saja sumber keuangan keluarga dan mencegah "uang panas" masuk dapur.

Jaksa penuntut umum kasus dugaan korupsi upah pungut, dengan terdakwa Bupati Subang Eep Hidayat, menyanggah keberatan yang disampaikan terdakwa. Jaksa meminta hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk menolak eksepsi Eep, yang telah dibacakan pada pekan lalu. "Surat dakwaan (jaksa penuntut) sudah disusun sistematis, cermat, jelas, dan lengkap," kata Slamet saat membacakan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Saat menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan uang tunai 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta. Selain itu, KPK juga menemukan cek senilai Rp 3,2 miliar.

Di tengah keprihatinan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai menyuburkan praktik korupsi, pemerintah melansir provinsi, kabupaten, dan kota berkinerja terbaik tahun 2009. Pemberian penghargaan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-15 di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/4).

Dari 33 provinsi di Indonesia, tiga provinsi dipilih sebagai provinsi terbaik dan mendapatkan penghargaan. Selain Sulawesi Utara yang mengantongi skor tertinggi (2,9701), dua provinsi terbaik lainnya adalah Sulawesi Selatan (2,9605) dan Jawa Tengah (2,8960).

Di tengah hujatan dan penolakan yang datang bergelombang dari berbagai kalangan masyarakat atas rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan anggaran hingga Rp 1,3 triliun, diam-diam Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah tengah mempersiapkan proyek pembangunan gedung anggota DPD di semua provinsi di Indonesia. Informasi sementara yang diperoleh, alokasi anggaran untuk satu provinsi mencapai Rp 15 miliar. Jika dikalikan dengan jumlah provinsi di Indonesia yang mencapai 33, total biaya pembangunan gedung DPD bisa menembus angka Rp 495 miliar.

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditengarai sebagai upaya mengerdilkan lembaga pemberantas korupsi itu. Dalam iklim politik saat ini, revisi harus ditolak.

Dua lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprotes laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka menilai BPK memiliki cara pandang yang berbeda sehingga membuat hasil penghitungan menjadi tidak sama.

Kedua lembaga itu adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta.

Dinas Perumahan keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II/2010 yang menyatakan, ada kelebihan bayar proyek kepada kontraktor sebesar Rp 8,44 miliar.