Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat meminta keterangan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar kemarin. Janedjri diperiksa di gedung Dewan, Senayan, Jakarta, selama dua jam lebih. "Banyak sekali (pertanyaan). Semua anggota BK bertanya," ujar Janedjri setelah memberi keterangan.
Indonesia Corruption Watch menyatakan kasus-kasus terkait dengan M. Nazaruddin yang ditangani kepolisian terancam telantar. Pasalnya, "Kasus ini melibatkan orang di dalam lingkaran kekuasaan," kata peneliti ICW,Donal Fariz, kemarin.
Menurut Donal, dalam mengusut kasus yang melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu, kepolisian lebih rawan diintervensi ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan kas daerah APBD 2003-2010 yang diduga dilakukan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono.
Kepala BPKP Jawa Tengah Mochtar Hussein menegaskan, pihaknya terus menginvestigasi dan mendalami kasus itu. Diperkirakan audit akan selesai dua-tiga pekan lagi.
''Kasus ini cukup menarik dan menjadi perhatian publik, apalagi dugaan kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 40 miliar,'' ungkap Mochtar, Kamis (7/7).
Pemerintah akan memberikan hak istimewa kepada pengungkap kasus (whistle blower) dan pelapor-pelaku (justice collaborator). Implementasi pemberian hak tersebut akan diatur dalam revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan, pemberian perlindungan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tak takut lagi melaporkan tindak pidana yang diketahuinya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memblokir aset tersangka kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin. KPK akan melacak harta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. ”Kami sedang tracking (melacak) aset tersangka N ini,” kata jubir KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (7/7).
Sampai saat ini, lanjut Johan, KPK belum melakukan pembekuan aset yang bersangkutan. ”Bukan tidak, tapi belum,” katanya.
Hakim nonaktif Syarifuddin Umar menolak menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tersangka Puguh Wirawan. Hakim pengawas kepailitan tersebut menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.
Dibentuk Posko Pengaduan di Semarang
Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi terhadap 125 hakim yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Mahkamah Agung.
Berdasarkan data sampai akhir Mei 2011, sebanyak 424 hakim dipanggil KY, namun hanya 407 orang yang memenuhi panggilan tersebut. Dari jumlah tersebut, KY mengusulkan agar 68 hakim dijatuhi teguran tertulis, 40 orang diberhentikan sementara, dan 17 hakim diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat).
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dua minggu lalu mengungkapkan turunnya popularitas Partai Demokrat karena keterlibatan beberapa pengurus partai dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat dalam kasus korupsi.
Kasus korupsi terakhir melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Keterlibatan kader parpol dalam kasus korupsi di era Reformasi ini semakin banyak.
Kongres Tanpa Dialektika
Rilis Bersama : Save Our Soccer (SOS) dan Community Relation Netter Liga Indonesia (CORNEL), Asosiasi Sekolah Sepakbola Indonesia (ASSBI), Aliansi Suporter Indonesia (ASI)
Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah di 33 provinsi mendapat penolakan keras. Publik menilai pembangunan gedung bukan prioritas, di tengah minimnya kerja DPD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
