Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi dana pinjaman kredit BPR /BKK Karangmalang dan Djoko Tingkir. Agus disebut-sebut menerima dana total Rp 1,145 miliar semasa menjabat sebagai Wakil Bupati Sragen.

Dari data yang didapatkan Suara Merdeka, terdapat 13 aliran dana yang diterima Agus Fatchur Rahman sejak 2003 hingga 2006. Besarannya dari paling kecil Rp 10 juta hingga Rp 242 juta dengan total Rp 1.145.500.000.

Mabes Polri telah mengetahui keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun, polisi belum berhasil menangkapnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam menegaskan, pihaknya telah mencium keberadaan Nazaruddin. Kendati demikian, dia menolak menjelaskan di mana posisi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menurutnya, polisi tengah berupaya melakukan pemulangan atau penangkapan terhadap tersangka suap proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 itu. “Tim sedang bergerak, jadi tunggu saja,” ujarnya.

Lakukan 144 Transaksi Mencurigakan

Tersangka kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin, kembali menyerang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Serangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu bahkan dilakukan secara terbuka, yakni ketika diwawancara via telepon oleh MetroTV, Selasa (19/7) sore.

Setelah melakukan pertemuan informal dengan pihak Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA) akhirnya sepakat islah dengan Komisioner KY Suparman Marzuki.

“Pak Suparman sudah datang kemarin, menyampaikan dia sama sekali tidak mengucapkan hal seperti itu, maka dia menyampaikan permintaan maaf kepada MA, karena membuat tidak nyaman,” kata Ketua MA Harifin A Tumpa di Jakarta, Selasa (19/7).

Lembaga penegak hukum di Indonesia sepakat memberikan perlindungan dan keringanan hukum kepada whistle blower (peniup peluit) dan pelaku kejahatan pelapor (justice collaborator).

Jika memungkinkan, mereka bisa mendapatkan penggantian identitas total. Alasannya, mereka berperan penting dalam membantu mengungkap kasus-kasus besar yang telah merugikan masyarakat.Keterangan whistle blower mempercepat kasus yang tadinya terhambat karena aparat hukum kekurangan bukti.

MEMAHAMI  masa lalu sama dengan berupaya mematangkan diri untuk berkiprah pada masa kini dan menuju masa depan yang diharapkan menjanjikan. Warga  adhyaksa  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib  menjaga citra diri, keluarga,dan institusi kejaksaan kepada masyarakat/ negara dan memberikan kontribusi pengabdian yang terbaik.

MASYARAKAT Indonesia sepertinya nyaris putus asa terhadap komitmen bangsa dalam memerangi korupsi. Bukannya menunjuk tren penurunan secara kuantitas dan kualitas, yang terjadi sekarang ini korupsi bahkan telah masuk ke semua lini jabatan. Benar kiranya yang dianekdotkan Gur Dur, bahwa pada era Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja. Pada era Orde Baru korupsi di atas meja. Saat ini, korupsi tidak lagi di bawah atau di atas meja, namun sekaligus mejanya dikorupsi. Artinya, korupsi sudah dilakukan secara terang-benderang, dengan modus yang mudah dibongkar.

Kejaksaan Negeri Makassar segera menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan alat pendidikan dan laboratorium Akademi Pariwisata (Akpar) Makassar. Itu dilakukan setelah penyidik menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan. "Besok (hari ini) surat perintah penyidikan akan dibuat. Setelah itu, kami memanggil oknum yang dimaksud untuk diperiksa," kata koordinator penyidik, Muhammad Syahran Rauf, kemarin.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Muzamil Sulasiah, Ketua Koperasi Syariah Sunar Budi Jamilah Sejahtera Karanganyar. Muzamil dinyatakan terbukti terlibat korupsi dana bantuan koperasi.

Selain penjara, majelis hakim yang diketuai Ridwan Ramli dengan anggota Marsidin Nawawi dan Asmadinata itu menjatuhkan denda kepada Muzamil berupa uang Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Muzamil juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,6 miliar atau subsider satu tahun penjara.

Kejaksaan Agung mengaku mengantongi sejumlah nama yang diduga bertanggung jawab dalam kasus penyewaan pesawat Merpati Airlines. Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, sejumlah nama itu bahkan bisa ditetapkan sebagai tersangka. "Ada beberapa orang. Akan kami umumkan dalam waktu dekat," katanya di sela-sela rapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di gedung MPR/DPR kemarin. Meski didesak, Darmono menolak menyebutkan identitas orang-orang yang dimaksud. Ia hanya mengatakan direksi PT Merpati Airlines terbukti melakukan penyewaan pesawat.