Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (12/8) ini.

Setelah gencar mendapat kritikan pers dan 45 tokoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para menteri dan pembantunya untuk menerima kritikan tersebut sebagai introspeksi. Alih-alih menyalahkan pers, ia minta mengimbangi kritik tersebut dengan kerja keras dan mengomunikasikan dan gigih menjelaskan kebijakan pemerintah.

Sidang dengan terdakwa Cyrus Sinaga kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Kemarin, bekas penyidik kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Komisaris Polisi Arafat Enanie dihadirkan menjadi saksi bagi Cyrus.

Menkum HAM Patrialis Akbar diminta tidak mengobral remisi untuk terpidana korupsi. Apalagi bagi Gayus Tambunan yang terkena pidana kasus pajak. Oleh karena itu Patrialis diminta membatalkan remisi yang akan diberikan kepada Gayus.

Gerakan antikorupsi harus mendukung pengesahan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi undang-undang. Dukungan ini penting untuk mewujudkan tujuan akhir gerakan antikorupsi yakni, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gerakan antikorupsi tidak harus melulu penindakan dan pemenjaraan koruptor serta pengembalian kerugian negara. Akan tetapi, gerakan antikorupsi juga harus mampu mengubah struktur politik yang tidak adil dan menghambat pencapaian kesejahteraan tersebut.

M Nazaruddin positif kembali ke Tanah Air. Kemarin mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat sudah dalam perjalanan setelah dideportasi dari Kolombia.

Kepulangannya didampingi tim gabungan dari personel Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam menjelaskan, tersangka kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, itu diperkirakan tiba di Tanah Air hari ini.

DPR berencana meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyangkut penyidikan dugaan korupsi PT Askrindo, serta dugaan kelalaian sejumlah pejabat Bapepam-LK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, polisi terkesan lambat sekali menangani perkara ini dan berupaya menutupi perkembangan penyidikan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pendaftaran bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi menjadi anggota LPSK pengganti.

Proses seleksi dilakukan setelah terjadi kekosongan dua posisi setelah pemberhentian dua anggotanya, yakni I Ketut Sugiharsa dan Myra Diarsi, sejak April 2010 lalu. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan,dari tujuh anggota LPSK,sekarang tinggal lima orang.

Permintaan informasi pengelolaan dana partai politik pada sembilan parpol terbesar di Indonesia mulai  mendapat tanggapan. Setelah mengajukan surat keberatan pada 28 Juli 2011, hari ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima laporan keuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kisruh penyaluran dana Bantuan Operasional (BOS) masih saja terjadi. Hingga periode ketiga tahun 2011, sebanyak 39 daerah belum menyalurkan dana BOS. Koalisi Pendidikan menyerukan perubahan mekanisme penyaluran dana.