Uang Muhammad Nazaruddin mengalir sampai jauh. Dari kawan hingga ke partai, dari dalam negeri hingga ke luar negeri.  

Uang panas cepat menguap. Istilah ini agaknya tepat untuk menggambarkan rotasi uang dalam kasus suap yang menjerat mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Jumlah  fee yang ia perolah dari perusahaan-perusahaan yang menggarap proyek pemerintah jumlahnya begitu fantastis. Begitu pula jumlah uang yang ia tebar untuk rekan sesama politisi, birokrat hingga partai juga tidak kalah besarnya.

Newsletter Suara Tambang Edisi 1

Press release bersama ICW-G2W-KMRT

Dana BOS SD triwulan 1/2012 ditenggarai mengalami kebocoran dimana-mana. Hal tersebut terjadi karena sekolah diminta menyetor, dipaksa memberi sumbangan, atau membeli barang dan jasa yang telah diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politic untuk memikat masyarakat. Mereka memiliki struktur tim khusus hingga tempat pemungutan suara untuk memudahkan pembagian uang atau barang dan mengontrol siapa saja yang menerima.

Upaya korupsi politik masih mengancam anggaran negara,sumber daya alam soal konsesi hutan, perkebunan dan pertambangan. Partai politik sepanjang 2012 ini akan mencari pundi-pundi uang untuk keperluan politik menjelang pemilu 2014.

Anggota Komisi III DPR RI M Nasir dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena diduga menjengkuk tersangka kasus korupsi wisma atlet M Nazarudin di rumah tahanan Cipinang di luar jam besuk. Nasir yang kini mendadak dirotasi untuk masuk ke Komisi IX DPR merupakan kakak kandung Nazarudin.

Press Release Bersama
-Kejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT. PAM Jaya-

Sejumlah persoalan besar mendera PT. PAM Jaya masih belum dapat diselesaikan. Seperti keterjangkauan layanan, tingkat kebocoran, kualitas air, kontinuitas, tarif air, besarnya imbalan atau harga air yang harus dibayarkan kepada swasta, jumlah utang PAM JAYA kepada swasta yang terus membengkak. Sampai dugaan korupsi dalam penjualan Aset yang terjadi di PT. PAM Jaya.

KPK Harus Dalami Keterlibatan Semua Aktor

Kasus pengangkutan kereta bekas hibah dari Jepang telah menjerat mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro dan Direktur Keselamatan & Teknik Sarana, Asriel Syafei.

SP3 BERMASALAH, KAKAR TUNTUT PERKARA

“KORUPSI” AYAT TEMBAKAU DIBUKA KEMBALI

Skandal hilangnya ayat dalam Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif belum dapat dikatakan selesai. Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) menuntut para pelaku penghilangan ayat itu tetap harus diproses secara hukum, kendati ayat yang hilang itu sudah kembali "ditemukan".

- 5 dari 8 calon tidak layak jadi anggota LPSK , Pansel Harus Buka Lagi Proses Seleksi -