Release Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan

Pemerintah terkesan berusaha untuk menyiasati putusan MK terkait dengan penyelenggaraan RSBI. Hal tersebut terlihat dari pernyatan yang disampaikan oleh Mendikbud dan pejabat teras Kemendikbud yang akan menyelenggarakan SKM (Sekolah Berkategori Mandiri) untuk mengganti (R)SBI yang telah dihapus oleh MK pada tanggal 8 Januari 2013. Selain itu, pemerintah juga akan menyiasati anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI di jadikan dana hibah kompetisi.

Release

Pada 7 Januari 2013, ICW memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat untuk melakukan mediasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sengketa Informasi Publik 244/VII/KIP-PS-M/2012 tentang Kunci Jawaban Ujian Nasional.

Pernyataan Pers
Jelang Putusan Permohonan Uji UU Sisdiknas [RSBI]

Jakarta – Mahkamah Konstitusi akan memutus Pengujian UU Sisdiknas [RSBI], Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 pada Selasa, 8 Januari 2013, pukul 14.00 wib. Kami Para Pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Sisdiknas] yang menjadi dasar hukum RSBI, sehingga ini menjadi hadiah tahun baru terindah bagi masyarakat Indonesia.

Proses kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan proses pemilu.Namun pada tahap ini pula titik rawan yang potensial muncul berkaitan dengan potensi-potensi penyimpangan para parpol peserta pemilu dalam mengumpulkan modal kampanye. Bawaslu harus segera mengawasi.

Mahkamah Agung (MA) telah memvonis 4 tahun penjara Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko, dalam kasus korupsi APBD senilai Rp 42,5 miliar. Atas status terpidana yang telah disandang Theddy, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Mendagri Gamawan Fauzi untuk segera memecat sang bupati.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan Seminar Publik " Politik Transaksional dalam Pemilukada dan Ancaman Demokrasi " (20/12).

Salah satu program ICW yang didanai oleh masyarakat adalah pencegahan korupsi di sekolah. Seperti korupsi dalam pelayanan publik lainnya, korupsi di sekolah dilakukam dalam berbagai macam bentuk pungutan. Bagi kelas menengah pungutan itu mungkin tidak seberapa. Akan tetapi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. pungutan di sekolah sangatlah memberatkan.

Salah satu kritik yang dialamatkan kepada pemberantasan korupsi, terutama pada gerakan antikorupsi yang dimotori oleh organisasi masyarakat sipil seperti ICW, adalah kecenderungan menjadi gerakan yang elitis. Menggunakan media massa mainstream sebagai medium kampanye, diperkuat dengan data data dan laporan penelitian yang kuat, gerakan seperti ini memang bisa mendominasi wacana publik dan menciptakan tekanan publik (public pressure) terhadap pemerintah. 

Rilis Media

Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko menjadi terpidana dalam dugaan korupsi penggunaan dana APBD tahun 2006 senilai Rp 42,5 miliar. Thedy Tengko bersama dengan mantan Kabag Keuangan Kabupaten Aru, M. Raharusun telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Mendorong tronton mogok”. Terasa sangat sulit mengharap ketegasan dan keseriusan pemerintahan Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi. Mari kita lihat sikap Presiden terhadap kembali bergejolaknya relasi KPK-Polri setelah KPK menyidik indikasi korupsi di Korps Lalu Lintas Polri. Awalnya, pada pidato 8 Oktober 2012 kita mulai menemukan ketegasan sikap Presiden. Namun, sayang, pidato itu jadi terkesan tak berwibawa ketika dalam realita masih ditemukan pergesekan berkepanjangan Polri dan KPK.