Mengungkap Suap di Mahkamah Agung
Belum genap dua bulan menduduki jabatannya, pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah menunjukan tajinya. Setelah sebelumnya meringkus legislator yang diduga terlibat korupsi, kali ini KPK berhasil menggelar operasi tangkap tangan (OTT) untuk menjerat praktek dugaan suap di Mahkamah Agung.
Press Release
Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI
Antikorupsi.org, Jakarta, (18/02/2016) – Indonesia Corruption Watch (ICW) sepakat untuk akhiri sengketa informasi melawan Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Kesepakatan tercapai melalui pertemuan mediasi kedua di Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (17/02).
Sebelumnya, dalam pertemuan mediasi pertama, Mabes Polri sepakat untuk memberikan informasi yang diminta ICW.
Antikorupsi.org, Jakarta, (17/02/16) – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sepatutnya dilemahkan. Hal itu ia katakan dalam aksi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di depan Gedung DPR RI, Rabu (17/02).
“Jangan ada sedikitpun niat untuk melemahkan KPK,” ujarnya. Pelemahan KPK melalui upaya Revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK patut disayangkan.
“Tidak ada urgensi dan alasan mendesak untuk Revisi UU KPK,” imbuhnya.
Antikorupsi.org, Jakarta, (17/02/16) – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali melakukan aksi penolakan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi dilakukan di depan gedung DPR RI, Rabu (17/02).
Dalam aksinya kali ini, replika korek kuping raksasa diberikan kepada anggota DPR RI Fraksi Gerindra Martin Hutabarat. Hal itu dilakukan sebagai simbol agar DPR RI mendengarkan suara publik ihwal Revisi UU KPK.
POKOK BERITA:
“Pukul Kentungan, Aktivis Antikorupsi Datangi DPR Minta Revisi UU KPK Disetop”
POKOK BERITA:
“Begini Cara Memperkuat KPK Menurut Mahfud Md.”
Antikorupsi.org, Jakarta, (16/02/2016) – Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya bertujuan untuk memperkuat KPK. Terdapat tiga hal terkait Revisi UU KPK yang harus dijadikan perhatian.
Hal itu diungkapkan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. Menurutnya, tiga hal tersebut yaitu, pertama, soal independensi KPK. “Keberadaan Dewan Pengawas mungkin mengurangi independensi, cukup komite etik yang diperkuat,” katanya dalam pesan yang diterima antikorupsi.org (15/02).
Antikorupsi.org, Jakarta, (16/02/2016) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa seluruh jajaran KPK menolak Revisi UU KPK. Hal itu ia sampaikan lewat orasi di depan Gedung KPK, Selasa (16/02).
“Sikap kami jelas, menolak dilakukannya Revisi UU KPK,” kata Agus. Menurut Agus, revisi UU KPK saat ini belum dibutuhkan. Jika indeks persepsi korupsi Indonesia telah meningkat, yakni mencapai angka 50, baru KPK akan mengkaji perihal diperlukannya Revisi UU KPK.
