Dugaan korupsi dalam proyek Indonesia Investment Year (IIY) 2003-2004 dimungkinkan melebar. Pengucuran kredit Rp 25 miliar oleh Bank Mandiri dinilai janggal. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami hal itu.
Aksi mogok makan 20 guru swasta di Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Forum Guru Sekolah Swasta (Forgusta), terus mendapat simpati berbagai kalangan, termasuk di antaranya Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).
Sebelumnya, Sabtu (31/12) lalu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR H Bachrudin Nasori SSi MM yang juga duduk di Komisi IX, menengok puluhan guru swasta yang mogok makan di depan pintu masuk gedung DPRD Kabupaten Tegal itu.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengganti seluruh majelis hakim perkara kasus korupsi PT Jamsostek dengan terdakwa Ahmad Djunaidy. Penggantian tersebut penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap majelis hakim.
Audiensi antara Komisi Yudisial dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melahirkan agenda revolusioner, seleksi ulang hakim agung dengan payung hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apakah ide tersebut dimungkinkan dari kacamata hukum tata negara?
Persoalan korupsi tetap akan menjadi fokus penegakan hukum di era tahun 2006 ke depan. Korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik.
Tim Penyidik Kepolisian Wilayah Purwakarta, Jawa Barat, mulai memeriksa Atori Hasanudien, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi dana perimbangan bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Karawang di Markas Polwil Purwakarta, Jumat (6/1).
Setidaknya anggaran sebesar Rp 33,25 miliar akan terkuras untuk kebutuhan makan dan minum seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten pada tahun 2006. Ini sangat ironis mengingat bantuan khusus untuk masyarakat miskin hanya dianggarkan kurang dari Rp 7 miliar.
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Negara RI Komisaris Besar Bambang Kuncoko, Jumat (6/1), membenarkan bahwa Irjen Saleh Saaf telah diperiksa berkait dengan dugaan terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi (alkom jarkom). Dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak akhir Desember lalu itu, Saleh Saaf sebagai saksi.
