Dua Buron Koruptor Dikabarkan akan Pulang

Presiden mengingatkan supaya aparat jangan memeras koruptor yang pulang.

Wakil Wali Kota Bogor Divonis Empat Tahun Penjara

Mantan Ketua DPRD Kota Bogor yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Bogor, Mochammad Sahid, Kamis (26/1), dihukum empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor. Majelis hakim menyatakan Sahid terbukti bersama-sama melakukan korupsi dana DPRD tahun anggaran 2002, yang bersumber dari APBD Kota Bogor, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6, 164 miliar.

Direktur Utama PLN Diperiksa; Ia Menandatangani Kontrak Proyek Bermasalah

Direktur Utama PT (Persero) PLN Eddie Widiono diperiksa secara intensif selama 11 jam di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis (26/1) sejak pukul 09.00 hingga pukul 20.00, berkaitan dengan dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan pembangkit listrik Borang, Sumatera Selatan.

Kejaksaan Periksa Bekas Anggota DPRD

Kejaksaan Tinggi Banten kemarin mulai memeriksa 71 anggota DPRD Banten periode 2001-2004 yang menerima uang korupsi berupa fasilitas rumah dinas dan kegiatan penunjang DPRD Banten senilai Rp 14 miliar.

Eddie Akui Tanda Tangan

Kontak pengadaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Sumatera Selatan yang dinilai merugikan negara Rp 100 miliar lebih ternyata ditandatangani juga Direktur Utama PLN Eddie Widiono. Hal itu diakui Eddie ketika diperiksa di Mabes Polri kemarin. Pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam.

Empat Polisi Disidangkan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, empat perwira polisi yang diduga memiliki rekening bermasalah diajukan ke pengadilan. Kata Yunus, kemarin, keempatnya terdiri atas seorang purnawirawan perwira tinggi dan tiga perwira menengah aktif.

Pemeriksaan Ketua Panitia Tinta

Ketua Panitia Pengadaan Tinta Pemilu, Rusadi Kantaprawira, kemarin menjalani sidang pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi.

David Diberi Empat Hak

Markas Besar Kepolisian RI memberikan empat hak bagi David Nusa Widjaya, terpidana korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 1,3 triliun.

Izin Kelola Hilton Kembali ke Sekretariat Negara

Mantan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sony Harsono mengatakan, izin pengelolaan hak guna bangunan Hotel Hilton kembali ke Sekretariat Negara setelah masa hak guna bangunan habis.

Serangan Balik Mahkamah Agung

Ini bukan balas dendam.

Subscribe to Subscribe to