Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Nur Alam diperiksa penyidik kejaksaan tinggi setempat.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Anas Urbaningrum, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, terkait dengan kasus dugaan korupsi kartu pemilih Pemilu 2004.

Kabag Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Pemkab Demak, Snk, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bermodus pungutan liar (pungli).
Penetapan tersangka tersebut menyusul disetujuinya peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, dalam gelar perkara antara Kejati Jateng dan Kejari Demak, kemarin. Gelar perkara berlangsung tertutup, di Kejati.

Kemajuan teknologi sering lebih cepat daripada kemampuan pemerintah menyediakan regulasinya.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah memeriksa 20 saksi untuk mengungkap dugaan korupsi pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II seluas 78,16 hektar di Tanjungmorawa, Deli Serdang. Polisi terus mengintensifkan pemeriksaan untuk mengejar tersangka baru yang diyakini merugikan negara senilai Rp 11.051.125.000.

Ketika tiga pengutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yaitu Ulung Bursa, Komisaris Utama Bank Lautan Berlian; James Januardy, Komisaris Utama Bank Namura Yasonta; dan Lukman Astanto, menantu dari Komisaris Utama Bank Indonesia Raya Atang Latief, melenggang menuju Kantor Presiden di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (6/2) sore , seorang wartawan media cetak yang meliput berkeluh kesah.

Salah seorang tersangka perkara korupsi pengalihan hak guna bangunan tanah Hotel Hilton, Ronny Kusuma Judistiro, diperiksa penyidik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senin (13/2), selama 10 jam.

Kemauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengumumkan secara sukarela harta kekayaan mereka ternyata rendah jika dibandingkan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hanya 33,3 persen dari 550 anggota DPR yang sukarela mengumumkan harta kekayaannya, sedangkan anggota DPD sebanyak 48,4 persen dari 128 anggota. Padahal, itu penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pada publik.

DPR melalui Komisi III membentuk panitia kerja untuk menyelidiki penggunaan kredit ekspor yang diduga mencapai Rp 59 triliun. Anggota Komisi III DPR Djoko Edhi S Abdurrahman, Senin (13/2) di Mabes Polri, menegaskan, ada perbedaan angka tentang penggunaan kredit ekspor dan sejumlah kejanggalan lain.

Indra Sahnun Lubis, pengacara hakim agung MA yang melaporkan Komisi Yudisial (KY) ke polisi, pantang surut langkah. Dia tak gentar meski dokumen pertemuannya dengan delapan hakim agung di Hotel Danau Sunter, Jakarta Utara, telah beredar luas. Dokumen itu berisi rencana penggulingan KY dan mengatur penyidik Bareskrim Polri.