Masyarakat Transparansi Indonesia mencatat 79 keputusan presiden bermasalah selama 1993-1998: 25 di bidang perindustrian dan perdagangan, 24 di bidang infrastruktur, dan 3 terkait dengan pemberian fasilitas untuk pejabat negara. Beberapa keputusan itu bermasalah karena dimaksudkan untuk keluarga presiden.
Jepang pernah menggelarnya untuk korban jugun ianfu.
Batas akhir pendaftaran calon hakim agung yang dibuka oleh Komisi Yudisial, pada 8 Mei 2006 lalu telah ditutup. Kekhawatiran akan sepinya peminat yang mendaftarkan diri ternyata tidak terbukti. Jumlah pendaftar mencapai 126 orang dari berbagai macam profesi. Di antara para kandidat calon hakim agung ini terdaftar 61 orang hakim karier yang mendaftarkan diri.
Langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKPP atas diri mantan Presiden Soeharto terus memicu reaksi. KPK meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memproses Soeharto secara hukum.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop oleh Departemen Dalam Negeri kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Saksi Dwi Purnama mengakui, sejak awal kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Departemen Agama Jawa Tengah sudah blunder.
Secara historis konsep dasar rancangan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah hasil kesepakatan antara perwakilan pihak buruh dan pengusaha yang difasilitasi pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah perwakilan buruh yang mengikuti perundingan dengan pihak pengusaha dan pemerintah di atas benar-benar menyuarakan kepentingan buruh?
Kasus korupsi dana kavling yang menimpa Koerdi Moekri (53), mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat periode 1999-2004, kini anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, sudah berjalan hampir empat tahun sejak kasus itu mencuat pertama kali ke permukaan. Sebagian orang mungkin sudah hampir lupa dan pesimistis kasus ini akan selesai. Namun, perjuangan Koerdi untuk menuntut keadilan seakan masih panjang.
Berlarutnya proses eksekusi sepuluh terpidana kasus korupsi APBD di Kota Cirebon tidak luput dari kentalnya muatan politis. Pemenjaraan terhadap para terpidana akan berpengaruh pada konstelasi politik menjelang pemilihan wali kota pada 2008 mendatang.
