Penyidik bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Provinsi Papua, Hein Berhitu, sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi. Sangkaan yang dikenakan kepada Hein Berhitu adalah menerima uang Rp 1 miliar saat menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi di Nabire.
Deponering alias pengesampingan perkara, tampaknya, bukanlah obat mujarab penyelesaian kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Buktinya, ada saja debitor yang menolak melunasi total kewajiban yang ditentukan Tim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BLBI Depkeu. Salah satu obligor BLBI itu adalah Agus Anwar, pemilik Bank Pelita dan Bank Istimarat.
Mantan Menteri Tenaga Kerja yang juga bos Grup Alatief, Abdul Latief, memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Latief diperiksa sebagai tersangka kasus kredit macet PT Lativi Media Karya (Lativi) di Bank Mandiri senilai Rp 328,5 miliar.
Kejaksaan seharusnya merujuk ke rumah sakit di luar negeri.
Gempa di Jogjakarta dan Jawa Tengah meninggalkan agenda besar untuk segera dilakukan: rekonstruksi dan rehabilitasi.
Komisi Yudisial (KY) berjanji all out menyeleksi calon hakim agung. Calon tidak hanya dinilai berdasar kemampuannya, tapi juga karakter dan moralnya. Mereka akan diseleksi luar dan dalam.
Mantan Menaker Abdul Latief dipastikan akan memenuhi panggilan penyidik di Kejagung hari ini pukul 10.00 WIB. Bos Alatief Corporation itu bakal menjalani pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet PT Lativi Media Karya (LMK) di Bank Mandiri senilai Rp 328,5 miliar.
Kejaksaan jangan hanya membuat senang masyarakat dengan menetapkan tersangka perkara korupsi, namun tidak ada kelanjutannya. Mestinya kejaksaan serius menangani perkara korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membangun clearing house antikorupsi. Clearing house ini akan berfungsi sebagai pusat pengetahuan. Di sana publik bisa mengakses berbagai informasi soal pemberantasan korupsi, termasuk kasus yang telah ditangani aparat penegak hukum.
