Otonomi daerah (otda) semakin tidak jelas. DPRD yang seharusnya menjadi benteng terakhir otonomi daerah telah menjadi bagian (subordinasi) pemerintah daerah. Karena itu, DPRD yang harusnya menjadi alat kontrol pemerintahan di daerah justru berada di bawah kendali kepala daerah.
Perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) belum sepenuhnya reda. Lembaga yang dipimpin Bagir Manan itu tidak berkenan atas sepak terjang KY untuk ikut serta menyelesaikan kemelut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kombespol Irman Sentosa tampak tenang ketika kemarin jaksa menuntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Mantan Kanit Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri itu diseret ke pengadilan karena didakwa menerima uang saat menyidik kasus L/C (letter of credits) fiktif Bank BNI sebesar Rp 1,3 triliun.
Kejaksaan Agung kemarin menahan Samuel Kristanto, tersangka kasus dugaan korupsi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian Rp 100 miliar. Samuel Kristanto diantar ke kejaksaan untuk dilakukan penahanan, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji di kantornya kemarin.
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tidak banyak pengaruhnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sistem pengelolan anggaran dan birokrasi pendidikan harus diperbaiki.
Muslim Djamaludin, 71 tahun, satu dari tiga terpidana perkara korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003 Provinsi Banten sebesar Rp 14 miliar, Kamis (8/6) pukul 06.55 meninggal.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi, Idris Saleh, tersangka kasus korupsi sebesar Rp 1,2 miliar, Rabu (7/6) petang, ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Jambi. Ia diduga korupsi pada proyek pengadaan buku dan alat peraga tahun 2004 untuk Perguruan Agama Islam Dasar.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan lima rancangan undang-undang baru sebagai bentuk reformasi birokrasi demi mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Kelima RUU tersebut dipersiapkan sekaligus sebagai upaya penataan sistem manajemen berbasis kinerja yang meliputi kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, budaya kerja, serta hubungan teknologi.
Gebrakan Kejaksaan Agung yang menuntut Dicky Iskandar Dinata dengan hukuman mati disambut hangat para praktisi dan politisi. Tuntutan itu dianggap sangat layak. Bahkan, banyak yang berharap agar majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan.