Upaya Badan Kehormatan DPR menertibkan tingkah laku wakil rakyat makin mendapat legitimasi. Pimpinan DPR kemarin mendukung langkah BK yang memberi sanksi tegas, termasuk memberhentikan anggota DPR atas berbagai pelanggaran kode etik anggota DPR.
Pengusaha Darianus Lungguk Sitorus memenangi gugatan terhadap Menteri Kehutanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta soal pencabutan izin pengelolaan kelapa sawit. Menteri Kehutanan dinilai bersalah dan diminta membatalkan pencabutan izin pengelolaan sawit itu. Sitorus sendiri kini sedang menanti putusan di pengadilan negeri atas tuduhan korupsi.
Ule H Tibowo (51) yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ditangkap di Hotel Marcopolo Jakarta pukul 08.00. Ule ditangkap karena mengaku sebagai orang KPK dengan membawa surat panggilan palsu untuk Bupati Bolangaan Mongondow Hj Marlina Moha Siahaan dan atribut kartu identitas KPK.
Bupati Kudus, Jawa Tengah, H M. Tamzil, diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kasus korupsi rumah dinas senilai Rp 4,775 miliar. Dalam proyek ini ditemukan penggelembungan dana sekitar Rp 2,8 miliar. Direktur Utama PT Setia Abadi Sumarno, sebagai pelaksana proyek, ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Bank BNI Mohamad Arsjad mengaku pernah diminta uang operasional oleh Komisaris Jenderal Suyitno Landung saat yang bersangkutan masih menjadi Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Komisaris Besar Irman Santosa ketika dia menjadi Kepala Unit Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa lima orang saksi yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta kemarin. Salah satu di antaranya adalah mantan Kepala Badan Pengelola Transjakarta Irzal Djamal.
Anggaran pembahasan rancangan undang-undang di DPR meningkat 340 persen. Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat menaikkan anggaran menjadi Rp 1,7 Miliar per satu rancangan undang-undang dari Rp 500 juta tahun ini. Supaya DPR makin mandiri, kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di gedung MPR/DPR kemarin.
Di Indonesia, praktek korupsi telah terjadi dalam berbagai wilayah. Mulai korupsi di lingkup birokrasi, kepolisian, pengadilan, hingga militer. Semua itu merupakan bagian-bagian yang menegaskan wajah korupsi sebenarnya.
Anggota tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) JawaTengah telah melakukan gelar perkara dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Kamis (13/7) lalu.
Kejaksaan tinggi beralasan tak ditemukan bukti.
