RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“10 Ribu Lebih Tanda Tangan Menolak Remisi Koruptor”

POKOK BERITA:

“Bupati Banyuasin Terancam Pidana Pencucian Uang”

Antikorupsi.org, Jakarta, 6 September 2016 – Penolakan publik terhadap wacana aturan remisi bagi koruptor semakin kencang. Hal itu diantaranya terlihat melalui petisi daring di laman change.org bertajuk “Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor”.

Antikorupsi.org, Jakarta, 5 September 2016 – Lima Guru Besar menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan terhadap wacana aturan remisi bagi koruptor. Wacana remisi yang dituangkan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan itu dianggap bermasalah dalam segi prosedur, substansi, dan alasan penyusunannya.

Lima Guru Besar yang menolak diantaranya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, dan Prof. Dr. Marwan Mas, M.H.

Antikorupsi.org, Jakarta, 5 September 2016 – Penolakan terhadap wacana aturan remisi bagi koruptor kembali menguat. Kali ini lima guru besar menyampaikan penolakannya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan remisi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan.

POKOK BERITA:

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/04/20354081/lima.guru.besar.tulis.surat.untuk.jokowi.ini.isinya - Kompas, Minggu, 4 September 2016

Permasalahan

Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini sedang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (RPP Warga Binaan). Dalam RPP ini diatur tentang hak bagi narapidana anak, narapidana kejahatan umum, dan narapidana kejahatan khusus - termasuk korupsi - dalam mendapatkan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.