28
Sep
Presiden Joko Widodo baru saja mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat di bidang hukum. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dalam rangka menggulirkan agenda reformasi sektor hukum.
27
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 27 September 2016 – Penolakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap remisi bagi koruptor diminta untuk disertai tindakan konkret. Hal itu diungkapkan oleh Pegiat Antikorupsi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani.
“Itu masih pernyataan verbal. Kalau memang tegas, lihat lagi program Kemenkumham yang mau merevisi PP 99 tahun 2012,” ujar Julius, melalui sambungan telepon, di Jakarta, Selasa, 27 September 2016.
26
Sep
POKOK BERITA:
“Ketentuan Terpidana Percobaan Digugat”
http://print.kompas.com/baca/
26
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 26 September 2016 - Mahkamah Agung (MA) diminta untuk segera memutus gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) no 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Gugatan telah dilakukan oleh tiga organisasi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Konsitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif).
"MA harus bisa mempercepat proses ini," ujar Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, di Gedung MA, Jakarta, Senin, 26 September 2016.
26
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 26 September 2016 - Peraturan KPU (PKPU) no 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah digugat ke Mahkamah Agung (MA). Peraturan yang memperbolehkan terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah tersebut dinilai bertentangan dengan UU Pilkada.
Gugatan dilakukan oleh tiga organisasi, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Senin, 26 September 2016.
23
Sep
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini yang terkena adalah Ketua DPD RI, Irman Gusman.
23
Sep
POKOK BERITA:
“Jokowi Tolak Perlonggar Syarat Remisi”
http://koran.tempo.co/konten/
22
Sep
POKOK BERITA:
“KPK Terbitkan Sprindik Baru”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 22 September 2016
22
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 22 September 2016 – Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk segera menindaklanjuti Putusan Komisi Yudisial (KY) yang menjatuhkan sanksi bagi tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang.
Ketiganya merupakan majelis hakim yang memutus perkara kebakaran hutan di Sumatera Selatan, yaitu Parlas Nababan, Kartijono, dan Eliwarti. Ketiga hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman dan perilaku hakim.