Berkas perkara mantan Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama Budhi Susanto, Senin (6/11), dilimpahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya jaksa akan melimpahkan berkas dakwaan Budhi ke Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
Sistem ekonomi pasar sampai saat ini masih menjadi pilihan paling efektif untuk mendatangkan kesejahteraan. Tantangannya bukan sekadar menolong orang miskin, tetapi juga memastikan semua orang bisa masuk ke sistem ekonomi pasar.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, prajurit TNI tidak boleh bekerja di luar tugas dan dinas mereka sebagai anggota TNI. Penegasan itu diungkapkan Djoko menanggapi banyaknya berita yang mengungkapkan masih maraknya anggota TNI yang bekerja di luar dinas dan tugasnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi rencananya akan menerima salinan keputusan penon-aktifan dirinya pagi ini di Depdagri. Hal ini terungkap saat Ali Mazi bertemu Menteri Dalam Negeri Moh Ma
Salah seorang koruptor yang wajahnya ditayangkan di televisi adalah Lesmana Basuki, bos PT Sejahtera Bank Umum (SBU). Umurnya 83 tahun dan dinyatakan buron sejak akhir 2000.
Pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2006 yang dirilis Transparency International. Namun, pergerakan yang lambat itu mengecewakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki.
Perkara korupsi dengan terdakwa Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Omay K Wiraatmadja kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/11). Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Sri Mulyani, penasihat hukum Omay membacakan bantahan eksepsi atas dakwaan jaksa.
Di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini yang paling kita butuhkan bukan pahlawan yang mengangkat senjata, melainkan pahlawan bangsa yang mampu berjuang secara konsisten memberantas salah satu musuh besar bangsa ini, yakni korupsi. Sebab, memang musuh besar kita bukanlah orang-orang bersenjata.
Pendistribusian voucher bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah makin terkuak. Kendati sejumlah anggota Komisi X DPR sudah membantah, dokumen yang diperoleh Kompas menunjukkan, sedikitnya ada 38 sekolah menengah atas yang menerima voucher dari DPR pada tahun 2006.
Enam calon hakim agung yang disampaikan Komisi Yudisial ke Dewan Perwakilan Rakyat dinilai berbagai kalangan tidak mampu menjawab keraguan masyarakat untuk perbaikan Mahkamah Agung. Bahkan, keputusan Komisi Yudisial untuk tetap meloloskan Achmad Ali yang berstatus tersangka kasus korupsi sebagai calon hakim agung akan mendelegitimasi Komisi Yudisial sendiri.
