Indonesia Corruption Watch mendesak forum Musyawarah Pimpinan Daerah dibubarkan, termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi para pejabat daerah yang masuk dalam Forum Muspida.

Muspida dinilai kalangan aktivis antikorupsi justru sebagai forum untuk membungkam aparat penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Gagasan ini dilontarkan Emerson Yuntho dari ICW seusai lokakarya pengembangan jaringan dan database korupsi yang digelar ICW bekerja sama dengan Yayasan TIFA di Jakarta, Senin (20/11). Hadir para aktivis antikorupsi dari seluruh Indonesia. Pembicara yang hadir adalah Direktur III Bareskrim Mabes Polri Komisaris Besar P Hutabarat.

Menurut Emerson, terhambat dan berlarut-larutnya penanganan kasus-kasus korupsi di daerah merupakan akibat adanya hambatan psikologis aparat penegak hukum, baik jaksa maupun polisi, saat mereka harus mengusut kepala daerah.

Untuk itu, ICW meminta pemerintah membubarkan forum- forum muspida yang dinilai lebih banyak merupakan forum konsolidasi para pejabat daerah untuk melindungi pejabat daerah yang terindikasi korupsi.

Tidak terhambat
Komisaris Besar Hutabarat mengatakan, selama ini tidak ada hambatan psikologis bagi aparat kepolisian di daerah untuk memeriksa kepala daerah. Menurut dia, Bareskrim terus memantau dan membantu secara teknis dan operasional terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di daerah. (VIN)

Sumber: kompas, 21 November 2006