Setelah lama dinanti akhirnya Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden tentang pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa kerja 2024-2029. Berdasarkan pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Presiden diketahui menunjuk Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP RI, sebagai Ketua Pansel, diikuti Arief Satria, Rektor IPB, sebagai Wakil Ketua, dan tujuh orang anggota lainnya.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU tersebut digugat ICW dan koalisi pendidikan karena berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan. Kini, komersialisasi pendidikan muncul dan perlu segera disudahi.

Isu banjir dan krisis beras tengah menjadi topik pembicaraan dalam berita nasional akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Hal ini terkait dari laporan Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC), yang menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca terus meningkat sebagai hasil dari aktivitas manusia. Bahkan, suhu telah meningkat sebesar 1,1°C di atas level pra-Industri. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan akan mencapai 1,5°C pada awal dekade 2030-an. (IPCC, 2023)

Forum Air milik Rakyat Sedunia (People’s Water Forum – PWF) yang semestinya berlangsung di Bali sejak 20 Mei 2024 lalu mendapatkan ancaman dan kekerasan dari aparat negara dan aktor non negara.

Sejak tahun 2004, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten mengeluarkan laporan hasil pemantauan atas tren korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun pemantauan ini dilakukan untuk melihat tingkat korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun dan mengidentifikasi lebih dalam sejumlah variabel seperti modus operandi, sektor, wilayah yang diduga rentan korupsi, hingga melakukan pemetaan terhadap latar belakang profesi dari setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. 

Pada 14-17 Mei 2024 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan workshop pendidikan antikorupsi melalui kanal belajar daring, Akademi Antikorupsi, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 194 orang mengikuti kegiatan ini dan 173 diantaranya berhasil mendapatkan sertifikat karena berhasil menyelesaikan mata kuliah di Akademi Antikorupsi.

Hasil pemilihan umum telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia(KPU RI). Kontestasi pemilu lima tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional belum selesai. Kini medan pertarungan berpindah ke Mahkamah Konstitusi. 

Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang tengah disusun oleh DPR benar-benar mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah pasal multitafsir dan sangat berpotensi digunakan oleh alat kekuasaan untuk membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik.