Pada 5 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Bareng Warga mengadakan Kelas Lingkar Pelajar, ruang pelatihan untuk memperkuat suara dan aksi pelajar dalam melawan korupsi. Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga publik dan maraknya praktik korupsi di berbagai sektor, keterlibatan orang muda menjadi semakin penting. Kelas ini dirancang dan berfokus pada tiga topik utama, yaitu; pengantar antikorupsi, kampanye media sosial yang menarik, dan penulisan yang berdampak.

Laporan ini mengungkap keterkaitan antara aktor-aktor elite di sekitar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan bisnis penghambat transisi energi yang berkeadilan, khususnya sektor mineral kritis dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Temuan menunjukkan bahwa proses transisi energi Indonesia berpotensi dibajak oleh kepentingan sempit elite politik dan bisnis, sehingga mengancam tercapainya target Net Zero Emission (NZE) secara adil dan berkelanjutan. 

Pada 1 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Satya Bumi, dan Yayasan MADANI Berkelanjutan telah menyerahkan keterangan Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) untuk perkara nomor 142/PUU-XXII/2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

Pada 26 Juni 2025 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra. Topan ditangkap oleh KPK karena diduga mengatur proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara dengan nilai proyek sekitar Rp231 miliar.

Malang, 30 Juni 2025 — Seribu hari telah berlalu sejak Tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa 135 orang pada 1 Oktober 2022. Namun, luka dan tuntutan keadilan masih membara. Pada Senin (30/6), keluarga korban, pendamping hukum, aktivis, dan masyarakat sipil menggelar peringatan 1000 hari tragedi di Malang Rest Area Karangploso. Acara ini menjadi ruang refleksi, solidaritas, dan desakan kepada negara untuk tidak terus menutup mata atas tragedi kemanusiaan tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2025 – Indonesia Corruption Watch akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak keberatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Adapun keberatan yang ICW ajukan adalah terkait dengan putusan Komisi Informasi Pusat No. 163/XI/KIP-PSI-A/2023 terkait permohonan informasi dokumen pembelian gas air mata oleh Kepolisian.

1 Juli 2025 menandai Hari Bhayangkara ke-79 sekaligus berlangsungnya 27 tahun reformasi Polri dari ABRI. Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum penguatan komitmen reformasi Kepolisian demi lahirnya institusi Polri yang profesional, akuntabel, dan demokratis.

Pada 1 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Satya Bumi, dan Yayasan MADANI Berkelanjutan telah menyerahkan keterangan Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) untuk perkara nomor 142/PUU-XXII/2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

Pada 23–27 Juni 2025, Lokakarya IKLIM digelar sebagai ruang kolaboratif bagi musisi, seniman, dan organisasi masyarakat sipil untuk merespons krisis iklim lewat pendekatan budaya dan komunikasi kreatif. Kegiatan ini melibatkan 78 peserta, termasuk 15 musisi dan band terpilih seperti Kunto Aji, The Brandals, dan Reality Club, serta dukungan dari berbagai organisasi seperti Greenpeace, Trend Asia, EcoNusa, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Jakarta, 11 Juni 2025 – Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan, penguatan keterbukaan informasi pengadaan, hingga mengelola pengaduan.