Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada rentan kecurangan. Perlu ada perbaikan kinerja penyelenggara dan pengawasan ketat terhadap PSU.

Ada 24 daerah di Indonesia yang harus melakukan PSU. Ini merupakan dampak perselisihan hasil pilkada yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Empat hakim diduga menerima suap untuk melepaskan terdakwa korupsi. Dugaan suap ini menunjukkan borok dalam institusi peradilan. Ada indikasi kuat kolusi mafia peradilan dan oligarki sawit. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai simpati Presiden Prabowo Subianto terkait penyitaan aset keluarga koruptor merupakan bentuk pemakluman terhadap tindakan korupsi dan kejahatan pencucian uang. Padahal, korupsi kerap melibatkan keluarga.

Pilkada Jakarta telah usai, dan Gubernur baru telah resmi duduk di tampuk kekuasaan. Namun, bukan berarti kita harus melupakan Pilkada 2024 kemarin. Cerita dan pelajaran dari Pilkada tetap layak untuk disimak, terlebih karena bayang-bayang kecurangan masih terus bermunculan.

Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap belanja Polri menunjukkan bahwa Polri pada rentang 2019-2025 membeli barang untuk penanganan massa aksi dengan total anggaran sekitar Rp3,8 triliun yang bersumber dari pajak publik. Terdapat 11 jenis kategori barang yang dibeli Polri, 30 persen atau Rp1,53 triliun diantaranya digunakan untuk membeli set alat pengamanan massa yang terdiri dari helm, rompi, tameng, tongkat baton, pelindung siku dan lutut, hingga tameng.

Korupsi dalam kebijakan iklim telah menjadi tantangan besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu bentuknya adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti industri tambang nikel yang diklaim sebagai bagian dari solusi transisi energi melalui produksi baterai kendaraan listrik. Namun, dibalik itu, terdapat berbagai bentuk korupsi yang berdampak pada lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Sepanjang 2014-2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya terdapat 8 (delapan) kasus korupsi yang melibatkan 15 orang dengan latar belakang militer, baik purnawirawan ataupun tentara aktif, sebagai pelaku korupsi. Meski jumlah kasus dan pelaku terbilang kecil, korupsi militer ini menimbulkan kerugian negara mencapai Rp24,76 Triliun atau setara dengan 50% kerugian negara dalam tren vonis penindakan korupsi 2022 yang melibatkan 2.249 terdakwa.

Kritik keras publik layak ditujukan pada tabiat pemerintah dan DPR yang gemar membahas UU secara tertutup dan tidak partisipatif. Jika dilihat preseden sebelumnya, pembahasan yang sembunyi-sembunyi akan melahirkan UU dengan muatan materi bermasalah. Tanpa perlawanan publik, revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan bernasib sama dengan revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Aparatur Sipil Negara.

Partisipasi masyarakat dapat memainkan peran penting untuk memantau risiko kecurangan dalam proyek pengadaan pemerintah yang dapat mengarah pada praktik yang tidak kompetitif, pemborosan anggaran, dan keterlambatan proyek.

Laporan ini menelusuri berbagai permasalahan yang terjadi di KPU dan Bawaslu selama lima tahun terakhir (2019–2023). Temuan dalam laporan ini mengungkap sejumlah isu, termasuk pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, penyimpangan dalam realisasi belanja, serta kasus korupsi. Hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola di kedua lembaga tersebut, yang berpotensi memengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu.