Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andriani Nurdin mengakui masih adanya praktik percaloan, khusus untuk perkara tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas atau tilang. Terkait dengan hal itu, PN Jakpus segera melakukan otomatisasi pelayanan sidang tilang mulai pekan depan.
Dua anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Yusuf E Faisal dan Sarjan Tahir, saling memberikan keterangan berbeda saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/2), dengan terdakwa Direktur Utama PT Chandratex Indoartha Chandra Antonio Tan.
Jaksa menahan Made Astawa Rai, Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kamis (5/2). Astawa ditahan di Rumah Tahanan Salemba setelah diperiksa selama sekitar sembilan jam.
Tersangka korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum, Syamsuddin Manan Sinaga, mengembalikan uang Rp 66,9 juta. Uang tersebut dikembalikan melalui jaksa di Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
Tersangka korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum, Syamsuddin Manan Sinaga, mengembalikan uang Rp 66,9 juta. Uang tersebut dikembalikan melalui jaksa di Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
Tingkat kecenderungan terjadinya suap maupun korupsi di instansi publik seluruh Indonesia masih tergolong tinggi. Hasil penelitian tentang indeks suap yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) terhadap 15 layanan publik di Indonesia memperlihatkan hal itu. ''Hampir semua instansi masih banyak terjadi suap maupun korupsi,'' kata Communication Officer TII Dwipoto Kusumo saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos tadi malam.
Kejaksaan Agung masih berusaha menghadirkan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Gedung Bundar. Pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di hadapan tim penyidik pada 9 Februari sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM.
Anggap Cacat Hukum dalam Pembelaan Suap Anggota KPPU
Petinggi Grup Lippo Billy Sindoro mempermasalahkan penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal. Penangkapan pada 16 September lalu di Hotel Aryaduta itu dinilai cacat hukum dan tidak sah.
Usul kenaikan gaji (renumerasi) sebesar 80 persen terhadap 15 departemen disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga pimpinan Antasari Azhar itu meminta usul tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu dan tidak langsung disahkan.
Mahkamah Agung (MA) kembali menjadi bahan perbincangan publik. Setelah menuai kritik keras soal perpanjangan pensiun hakim-hakim tuanya, kemarin MA disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga peradilan tertinggi tersebut dimasukkan dalam kategori memiliki skor integritas terendah.
