Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan fakta bahwa selama kurun waktu 2001-2010, PT Freeport Indonesia telah menyalurkan 79,1 Juta Dolar AS ke Kepolisian.

Data itu termuat dalam laporan keuangan PT FI sebagai pembayaran dana keamanan kepada aparat Indonesia.

Delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan Presiden kepada Komisi III DPR RI hingga kini masih tertahan nasibnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan PT Jamsostek.

 

Pelaksanaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menyalahi aturan. Kementerian Dalam Negeri diminta mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek, bahkan harus menuda implementasinya.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.

Upaya penanganan kasus korupsi masih bersifat sporadis, berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak maksimal.

Jajaran aparat penegak hukum harus bekerjasama dan berkoordinasi agar upaya penindakan maupun mencegahan korupsi lebih baik.

Mantan pejabat sementara Kepala Divisi Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Sri Mulyono, mengakui menerima uang yang diduga hasil korupsi dana biaya operasional PT RNI. ”Saya dan teman-teman diberi uang oleh Ranendra,” kata Mulyono saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Ranendra Dangin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Supiori, Papua, Jules F. Warikar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar dan perumahan dinas yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2008. ”Dugaan kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 40 miliar,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.

Independent Monitoring Organization menilai Komisi Pemilihan Umum terindikasi diduga melakukan korupsi. Anggota Independent Monitoring yang juga Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Arif Nur Alam, mengatakan sejumlah pengadaan logistik dan pelaksanaan tahapan besar kemungkinan diduga merugikan negara.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenal Arifin Mochtar, mengusulkan dibentuknya lembaga independen dalam pengelolaan aset hasil korupsi. Keberadaan lembaga itu penting karena selama ini pengelolaan yang ditangani pemerintah dan kejaksaan kadang bermasalah. ”Kalau tidak hilang, maka disulap menjadi berkurang,” ujarnya dalam semiloka “Mendorong RUU Tipikor yang Ideal” di Fakultas Hukum UGM kemarin.