Kamis (2 Juli 2009) Koalisi Penyelamat Pemberatasan Korupsi mengadakan Konferensi Pers untuk menanggapi sinyal pembajakan materi RUU Pengadilan Tipikor yang justru kali ini berasal dari utusan Pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung.

Saat Daftar Inventaris Masalah (DIM) di DPR justru sudah tidak lagi mempersoalkan komposisi Hakim Ad Hoc dan Hakim Karier 3 : 2, tim pemerintah justru mempertahankan Pasal 27 RUU Pengadilan Tipikor yang mengatakan komposisi hakim diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri. Hal inilah yang kami anggap sebagai upaya membajak materi UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena pasal tersebut sama saja berarti memberikan diskresi lebih luas pada Ketua Pengadilan. Bukan tidak mungkin, komposisi hakim Karier akan lebih banyak dibanding Hakim Ad Hoc. Dengan kata lain, dikhawatirkan ada upaya sistematis untuk mengembalikan peran yang lebih besar pada hakim pengadilan umum untuk menyidangkan kasus korupsi. Lantas, apa bedanya pengadilan khusus korupsi dengan pengadilan umum?

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan dana Rp 10 miliar untuk membangun kembali Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang sebelumnya dikenal dengan nama Sisminbakum. Dana tersebut berasal dari anggaran belanja tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009.

Sidang pembacaan dakwaan terhadap Deputi Urusan Teknologi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Made Astawa Rai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin ditunda. Majelis menunda sidang karena jaksa penuntut umum baru menyerahkan panggilan sidang pada Selasa malam lalu.

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak transparan dan akuntabel dalam mengumumkan laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Setidaknya tercatat sekitar 15 poin kelemahan RUU Tipikor.

KOALISI Pemantau Peradilan (KPP) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang disusun pemerintah dapat mengancam upaya pemberantasan korupsi. Koalisi mencatat sedikitnya 15 poin kelemahan RUU tersebut dalam mendorong pemberantasan korupsi.

DJOKO Tjandra dan Syahril Sabirin, dua terpidana yang menjadi korban Peninjauan Kembali (PK) jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan PK tersebut. Mereka juga dapat mengajukan PK terhadap PK jaksa itu. Demikian disampaikan mantan hakim agung Prof Laica Marzuki saat diskusi bertemakan Kontroversi Pengajuan PK Kedua di Jakarta, Rabu (1/7).

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara (Sumut), menemukan indikasi penyelewengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 di dua kabupaten kota di Sumut. Kepala perwakilan BPK RI perwakilan Sumut, Widodo Prasetyo Hadi kepada Jurnal Nasional, Rabu (1/7) mengatakan, dua daerah di Sumut yang terindikasi menyelewengkan APBD yakni Pemerintahan Kabupaten Nias dan Pemerintahan Kota Medan.

Kasus Korupsi APBD Kabupaten Situbundo

Persidangan dugaan korupsi APBD Ka­bupaten Situbondo yang melibatkan Bupati Ismunarso memasuki babak akhir. Kemarin di Penga­dilan Tipikor, majelis hakim yang diketuai Gusrizal memeriksa orang nomor satu di kabupaten pesisir Jawa Timur itu sebagai terdakwa.

Selain Pembunuhan Nasrudin Zulkarnain

Antasari Azhar tidak akan bisa mengelak lagi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, kasus lain terkait dirinya muncul. Polisi kini mengembangkan penyidikan lain. Sinyal itu diberikan oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri kemarin (1/7). Namun, BHD, panggilan akrab Kapolri, tidak bersedia menjelaskan detail yang dimaksud penyidikan lain. "Tidak bisa disampaikan sekarang," ujarnya di Mabes Polri.

Penyadapan mengacu kepada Undang-Undang KPK.

Polisi tengah mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyadapan pembicaraan telepon Rhani Juliani dan Nasrudin Zulkarnaen pada 6 Januari hingga 12 Maret 2009.