Hontjo Kurniawan, terdakwa penyuap anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal, dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Setahun lebih sedikit, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara di tingkat rapat kerja antara Komisi I DPR dan pemerintah, dalam hal ini dipenjurui Departemen Pertahanan, dinyatakan selesai pada Kamis, 25 Juni lalu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta menegaskan, pemerintah tidak akan memereteli kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama terkait dengan kewenangan penuntutan.

Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bengkulu memeriksa Rustam Effendi, Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lebong, Bengkulu, kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi pembelian tanah perkantoran Kabupaten Lebong senilai 5,8 miliar.

Kejaksaan Negeri Cianjur memeriksa Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Cianjur Edi Iryana kemarin. Dia dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial bernilai miliaran rupiah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007-2008. Jaksa menilai dia adalah pejabat yang berwenang mencairkan dana bantuan tersebut.

Persidangan dugaan korupsi kasus dana stimulus yang melibatkan pegawai Departemen Perhubungan (Dephub) Dar­mawati Dareho dan Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan memasuki babak akhir. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (6/7), jaksa menuntut kedua ter­dakwa dengan hukuman berbeda.

Penyidikan dugaan kasus korupsi tukar guling (ruilslag) kampus Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) terus bergulir. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini mendalami keterlibatan empat mantan menteri era Orde Baru dalam korupsi ruilslag kampus yang telah berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) itu.

Permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus dana hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (Joker) kembali diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (6/7). Kali ini, agenda persidangan adalah mendengarkan tanggapan jaksa atas PK yang diajukan bos Grup Mulia itu.

Bandara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta Rawan

Gerakan penertiban potensi korupsi yang dilakukan Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM) di berbagai kantor pelayanan ternyata belum efektif. Buktinya, departemen yang dipimpin Andi Matta­latta itu masih menemukan pelanggaran Visa on Arrival (VoA) di beberapa bandara.

M Iriani, tersangka kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Tanjung Jabung Power I—melalui kuasa hukumnya—menggugat Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (6/7). Hal ini terkait penahanan dirinya yang dinilai tidak memiliki alasan kuat.