Presiden diingatkan akan janji kampanyenya soal pemberantasan korupsi.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menegaskan, dengan indeks persepsi korupsi 2,6 seperti saat ini, Indonesia masih membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau mau dibubarkan, IPK-nya harus 5. Ini tandanya Indonesia masih membutuhkan KPK," kata Todung di gedung KPK, kemarin, menanggapi wacana pembubaran lembaga ini.

Mahkamah Agung mengurangi hukuman uang pengganti korupsi dalam perkara korupsi terdakwa Abdillah, mantan Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi Mahkamah tetap menyatakan terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Medan itu divonis empat tahun penjara.

Departemen Agama masih mencari format untuk memudahkan pembuatan paspor.

Departemen Agama siap berbicara terbuka dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal biaya penyelenggaraan haji. "Departemen siap. Menteri bahkan siap nemenin," kata Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Abdul Ghafur Djawahir di kantornya kemarin.

Rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antarlembaga penegak hukum yang dipimpin Presiden SBY pada Senin (13/7) ternyata belum bisa meredakan ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, kemarin (14/7) Polri dilaporkan nekat mulai menyidik kasus yang melibatkan oknum KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tetap bekerja normal dan tidak terpengaruh dengan hasil rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Presiden dan sejumlah lembaga negara, yang mungkin dapat melemahkan komisi itu. KPK bersifat independen.

Pungutan muncul karena sekolah punya posisi tawar tinggi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pungutan masih menjadi keluhan utama dalam penerimaan siswa baru. "Sebanyak 90 persen pengaduan berkaitan dengan pungutan," kata peneliti ICW, Febri Hendri, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.

Langkah Djoko Sugiarto Tjandra alias Joker mengajukan peninjauan kembali (PK) mulai direspons. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengirimkan permohonan PK terpidana kasus korupsi dana hak tagih (cessie) Bank Bali itu ke Mahkamah Agung (MA).

”Serahkan ke kantor akuntan publik untuk dinilai kebenarannya.”

Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga penggiat antikorupsi, menilai laporan dana kampanye tiga calon presiden-wakil presiden meragukan dan penuh manipulasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan bahwa para calon diduga memanfaatkan berbagai celah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum soal Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. “Dugaan kami, para calon memalsukan sebagian nama penyumbang dana kampanye,” kata Fahmi saat dihubungi kemarin.

Kalangan aktivis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berfokus menindak kasus-kasus korupsi. “Peran penting KPK adalah untuk melakukan represi terhadap koruptor agar timbul efek jera,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki kepada Tempo kemarin.

“Kapasitas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah."

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Menteri dalam Negeri Mardiyanto, Selasa pekan depan. Mardiyanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.