Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak berkomunikasi dengan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, saat memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK pada 21 November 2008.
Departemen Komunikasi dan Informatika diminta mengedrop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan. Walau dinilai penting untuk diatur, kebijakan pengaturan penyadapan atau intersepsi bukan prioritas saat ini. Sejak awal, masyarakat sipil curiga keberadaan RPP Penyadapan bertujuan mengamputasi kewenangan menyadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 sejak 5 Desember 2009 mulai menjalankan tugasnya pada masa reses untuk yang pertama. Program reses DPR baru ini ternyata belum banyak berubah dengan DPR lama. Perubahan itu belum terlihat, baik dari sisi akuntabilitas anggaran, perencanaan kegiatan, maupun pelaporan kegiatan reses pada publik.
Proses seleksi hakim ad hoc tindak pidana korupsi di tujuh ibu kota provinsi dimulai. Senin (14/12), sebanyak 311 calon hakim ad hoc tingkat pertama hingga Mahkamah Agung mengikuti ujian seleksi tertulis.
Menko Polhukam Diminta Pantau Dalam Negeri
Selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melawat ke Eropa delapan hari, Wakil Presiden Boediono menerima keputusan presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Boediono juga diminta memberikan laporan kepada Presiden.
Pernyataan Menkeu Sri Mulyani di Wall Street Journal tentang perseteruannya dengan Aburizal Bakrie, terkait hak angket DPR, tak menyurutkan gelombang politik penggugatnya.
Kegaduhan kasus Bank Century mulai menciptakan ”derivasi”, melebar ke mana-mana. Tulisan di The Wall Street Journal (Indonesian minister defends bailout, 10/12/2009), mengutip pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, ”investigasi atas kasus penyelamatan Bank Century sebesar 700 juta dollar AS bermotif politik”, menuai kritik tajam dari para politisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera memeriksa semua nama yang disebut dan berbicara melalui telepon Anggodo Widjojo, yang hasil sadapannya telah diperdengarkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak muncul berbagai kecurigaan di masyarakat atas kasus itu.
Indonesia Corruption Watch mengecam kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke Bali. DPRD hanya menghabiskan anggaran dan tidak peduli kepentingan warga yang lebih besar.
Sudah tujuh kali republik ini merayakan Hari Antikorupsi Internasional . Itu dihitung sejak pertama kali publik internasional merayakannya tahun 2003.
