Menjelang akhir tahun 2009, pemerintah melakukan pengadaan mobil mewah bagi sejumlah menteri dengan nilai mencapai Rp 63,99 milyar dalam APBN 2009. Pembelian mobil mewah ini merupakan tindakan pemborosan terhadap anggaran negara. Selain itu, pengadaan mobil mewah terindikasi adanya dugaan korupsi dalam penganggaran dan pengadaan mobil mewah tersebut. Atas pengadaan mobil mewah ini Indonesia Budget Center dan Indonesia Corruption Watch menilai adanya beberapa persoalan. Kamis siang 31 Desember 2009, ICW dan IBC menyelenggarakan press conference. Berikut adalah press relese tersebut...

DI pengujung 2009, publik disuguhi berita dari para pejabat negara kita yang bisa membuat dahi masyarakat awam berkerut. Betapa tidak. Di tengah berbagai impitan yang dirasakan masyarakat dan kondisi APBN yang diperkirakan mengalami defisit Rp 98 triliun (1,6 persen dari PDB), pemerintah kita masih sempat mengganti mobil dinas menteri seharga lebih dari semiliar rupiah (Rp 1,2 miliar) per unit.

Ketua MK: Adanya Mafia Peradilan Makin Jelas

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa di Jakarta, Selasa (29/12), menangkap adanya fenomena penggunaan kekuatan massa dalam penyelesaian persoalan hukum.

Mensesneg Meralat Jumlah Mobil

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menyesalkan pengadaan mobil dinas pejabat negara yang baru, yaitu Toyota Crown Royal Saloon. Dia menilai, mobil itu terlalu mewah.

Dalam Demokrasi Ada Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, menulis adalah hak konstitusional setiap orang yang dilindungi. Tidak boleh ada larangan untuk menulis. Namun, apabila tulisan itu mengandung fitnah, pemerintah jangan ragu untuk mengambil tindakan hukum.

Tahun Ini, Setor ke Negara Rp 142 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin melaporkan kinerjanya selama setahun. Hasilnya? Khusus soal anggaran, lembaga antikorupsi itu tak mampu menghabiskan seluruh dana yang digerojokkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena itu, dalam waktu dekat, KPK akan mengembalikan dana sisa sejumlah Rp 98 miliar kepada negara.

Soal ngelencer atau pelesir ke luar negeri, rupanya Mahkamah Agung (MA) tidak kalah dengan DPR. Menutup tahun ini, MA mengirimkan 70 pejabat pengadilan ke tujuh negara dengan dana APBN. Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MA Harifin Tumpa, 70 pejabat pengadilan itu ke luar negeri untuk studi banding.

Fasilitas mobil baru untuk menteri dan pejabat negara terus mengundang kontroversi. Yang terbaru, Badan Anggaran DPR mengatakan tidak mengetahui adanya anggaran yang diajukan pemerintah untuk pengadaan mobil baru Toyota Crown Royal Saloon itu.

Mahkamah Agung melakukan studi banding keluar negeri di akhir tahun. Siapa saja yang ikut kegiatan tersebut, berikut daftarnya. Silahkan klik di sini untuk mengunduhnya...

ICW dan Asia Research Centre menyimpulkan: korupsi di daerah didesain lewat politik anggaran. Dialirkan buat kepentingan politik pejabat.

M.Z. Amirul Tamim berseru: ”Tak benar, itu fitnah.” Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, itu sedang berada di Seoul, Korea Selatan, untuk sebuah kunjungan kerja, ketika diwawancarai Tempo via telepon, Kamis pekan lalu.