Nama Andi Kosasih kini jadi buah bibir di Batam. Pengusaha asal Ibu Kota Kepulauan Riau itu terkenal setelah namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus yang belakangan diungkap oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Polisi menyebut Andi sebagai pengusaha garmen dan memiliki pelabuhan di Batam. Namanya muncul sebagai pihak yang mengklaim memiliki uang sekitar Rp 24,6 miliar di rekening Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A.

Meskipun tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi DPR atas kasus Bank Century diserahkan kepada proses hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap terus memantau dan akan mendapatkan laporan perkembangan penyelidikannya.

Hari Selasa lalu, selusinan polisi China mendobrak sebuah vila milik Nan Yong, mantan Ketua Umum Chinese Football Association atau PSSI-nya China yang ditahan akibat skandal korupsi dan suap. Di vila mewah itu, polisi menemukan lebih dari 100 jenis benda berharga, termasuk berlian, jam tangan mewah, dan emas lantakan. Barang-barang hasil suap pada Nan selama menjabat ketua CFA itu bisa menambah hukumannya lebih dari 10 tahun.

Tim Independen Kepolisian Negara Republik Indonesia menemukan kejanggalan dalam penyidikan atas kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penyuapan dengan tersangka pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan. Dalam rekening milik Gayus sempat ada dana sebesar Rp 25 miliar.

Rencana strategi nasional aksi pemberantasan korupsi 2010-2025 disambut dengan pesimistis oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman. Ada beberapa kelemahan dalam rencana strategi tersebut, di antaranya tidak berangkat dari kondisi faktual serta minim partisipasi publik.

Sudah saatnya pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dicabut. Selain menghambat demokrasi, pasal pencemaran nama baik itu pun bisa merugikan kekuasaan atau penguasa.

Usulan pencabutan pasal pencemaran nama baik itu disampaikan ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin, di Jakarta, Rabu (24/3).

Haryono Umar Jabat Pelaksana Harian Ketua KPK

Setelah Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean diberhentikan, KPK akan kehilangan dua direkturnya. Direktur Pengawasan Internal Cesna F Anwar serta Direktur Pengolahan Informasi dan Data Budi Ibrahim mengundurkan diri terhitung mulai April 2010.

Perseteruan antara Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Kepolisian RI, dan beberapa petinggi kepolisian tampaknya semakin memanas.

Berdasarkan pernyataan beberapa pejabat Polri kepada publik, manuver Susno dipandang tak saja sebagai serangan terhadap segelintir oknum petinggi kepolisian, tetapi juga dimaknai sebagai ancaman serius terhadap citra kepolisian sebagai sebuah lembaga penegak hukum. Belakangan, perseteruan melebar setelah pihak kejaksaan merasakan hal yang sama dengan kepolisian.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak gegabah untuk bergerak cepat dalam menyidik dugaan korupsi di Depsos (kini Kemensos). Tim penyidik Kejagung lebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga menangani kasus korupsi di Kemensos.

"Kami koordinasikan dengan KPK agar penanganan perkara tidak dobel," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Arminsyah kemarin (24/3). Dengan koordinasi itu, tum­pang tindih dalam proses penyidikan juga diharapkan bisa dihindari.

Setelah berakhirnya tugas Tumpak Hatorangan Panggabean dari jabatan ketua pelaksana tugas (Plt), mekanisme kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berubah. Dalam rapat pimpinan lembaga antikorupsi itu, diputuskan jabatan ketua KPK akan digilir setiap bulan. Ketua bergilir ini menggunakan mekanisme pelaksana harian (Plh).