Tim Independen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sabtu (27/3) sekitar pukul 18.00, menetapkan Andi Kosasih sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Polisi langsung menahan dia di Markas Besar Polri.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang semalam. Namun, Aritonang yang sedang berada di Sukabumi, Jawa Barat, untuk menghadiri sebuah pertemuan belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap Andi.

Tim khusus bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hasil kerja Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century akhirnya sampai pada kesimpulan untuk tidak akan menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tim beralasan, penonaktifan harus sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan asas praduga tak bersalah.

Total dana suap yang diduga mengalir dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom diperkirakan mencapai Rp 24 miliar, dalam bentuk 480 cek perjalanan. Cek itu masing-masing senilai Rp 50 juta.

Cek perjalanan itu diterbitkan PT Bank Internasional Indonesia (BII) atas pesanan PT First Mujur Plantation and Industry melalui PT Bank Arta Graha.

Pemerintah sudah menyusun Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. RUU tersebut tinggal diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Jumat (26/3), di Padang, Sumatera Barat.

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, golongan IIIA, bernama Gayus HP Tambunan (30) kini menjadi sosok yang ”misterius”. Ia disebutkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji terlibat dalam kasus perpajakan, terkait dana senilai Rp 25 miliar.

Kasus yang diungkapkan Susno itu juga menjadi kasus yang membuat Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kejaksaan Agung, Polri, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan kalang kabut. Mereka berpacu mengusut asal-usul uang beredar Rp 25 miliar dan mencari titik terang kasus pajak tersebut.

Kamis, 27 April 2006, mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaidi mengamuk, seusai divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia melemparkan papan nama ke jaksa penuntut umum Heru Chaeruddin. Ia berteriak telah memberikan uang Rp 600 juta ke jaksa.

Komisi Yudisial mengancam akan memecat hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah memvonis bebas murni Gayus Halomoan P Tambunan (30), pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dalam perkara pencucian dan penipuan.

Pemecatan hakim itu akan dilakukan jika tim menemukan kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Satuan Tugas Akui Tiga Kali Bertemu Gayus Tambunan

Penegak hukum ”terlambat” mencegah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan, ke luar negeri. Gayus meninggalkan Indonesia pada 24 Maret 2010. Kepolisian Negara Republik Indonesia baru meminta pencegahan atas Gayus pada Jumat (26/3) pagi.

Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan juga tidak meminta pencegahan terhadap Gayus sebelum 24 Maret lalu. Gayus dan rombongan (sejumlah orang) tercatat menuju Singapura dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap yang melibatkan mantan pejabat PT Pertamina dan mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mantan pejabat itu diduga menerima suap jutaan dollar Amerika Serikat dalam pengadaan tetraethyl lead (TEL) produksi Innospec Limited dari Inggris pada tahun 2000-2006. TEL adalah zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan nilai oktan pada bahan bakar minyak.

Setelah mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji berhasil membongkar dugaan makelar kasus terkait dengan manipulasi pajak, banyak pihak yang menghendaki menjadi ketua KPK
aduh...sudah pada lupa kali ya...?