Diduga Terlibat Mafia Pajak
Deretan pejabat kejaksaan yang bakal terseret kasus mafia pajak semakin bertambah. Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, belasan jaksa diduga terlibat kasus Gayus Tambunan. ''Mungkin sekitar 15 orang yang terlibat kasus ini. Dan, sudah ada derajat kesalahan yang disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan," tegas Hendarman saat berkunjung ke Kejati Gorontalo kemarin (8/4).
PADA 1982, Presiden Nigeria Shehu Shagari, sebelum digulingkan oleh kudeta militer, pernah menyampaikan keluhannya, ''Hal yang paling merisaukan saya lebih dari apa pun adalah kemerosotan akhlak negeri kami, yaitu masalah suap, korupsi, kurangnya ketaatan akan tugas, ketidakjujuran, dan segala cacat semacam itu".
Apa yang disampaikan presiden Nigeria itu, tampaknya, menjadi fenomena yang telah terjadi di negeri ini. Meskipun sang presiden kita belum pernah mengeluhkan itu, publik sudah pasti akan mengeluhkan.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Susno Duadji membantah adanya aliran dana ke rekeningnya seperti dimuat berbagai media. "Sebagian besar nama atau badan hukum yang diisukan tersebut tidak pernah bertransaksi dengan saya," kata Susno dalam keterangan pers di rumahnya di Puri Cinere kemarin.
Pernyataan ini membantah berita yang menyebutkan bahwa dia menerima aliran dana Rp 6 miliar dari sejumlah pihak melalui pengacaranya, Jhonny Situwanda.
Komisi Yudisial menilai, Mahkamah Agung terkesan memberi perlindungan dengan mengurangi vonis pidana atas Artalyta Suryani—dikenal dengan sebutan Ayin. Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, pertimbangan yang digunakan Mahkamah untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan itu tidak jelas. ”Korting vonis mengesankan adanya proteksi terhadap Ayin,” ujarnya setelah menghadiri pelantikan hakim agung di Mahkamah Agung kemarin.
Secara kumulatif, praktik mafia ini sungguh merugikan negara. Inilah saat yang tepat untuk melakukan pembersihan menyeluruh...
menyeluruh sampai ke istana negara ya pak?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir ada mafia hukum dalam kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging). Presiden meminta para mafia dalam kasus ini segera diusut. ”Saya percaya ada mafia di bidang illegal logging. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum harus bisa menjamah agar bisa dibersihkan,” kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di Halim Perdana Kusumah kemarin.
Tujuh polisi jadi "tersangka".
Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, hasil pemeriksaan para jaksa yang diduga terlibat kongkalikong dalam kasus Gayus Halomoan P. Tambunan akan diumumkan paling lambat pekan ini. "Sebentar lagi," kata Hendarman di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah kemarin.
Sejauh ini kasus Gayus diduga menyeret lima jaksa. Jika banyak jaksa terbukti terlibat, kata Hendarman, ia akan tak segan-segan melakukan rotasi besar-besaran di lembaganya.
Dikabarkan mengundurkan diri dari Bappenas.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tengah menelisik rekening janggal bernilai Rp 70 miliar milik Bahasyim Assifie, bekas Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh, Direktorat Jenderal Pajak.
Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI DPR menantang Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto menjadi 16 persen. Tahun ini pemerintah hanya menetapkan rasio penerimaan pajak sebesar 12 persen terhadap produk domestik bruto.
Jika Ditjen Pajak mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak menjadi 16 persen, penerimaan dari pajak bisa mencapai Rp 960 triliun. Sementara kalau pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak 12 persen, penerimaan pajak hanya Rp 742,7 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, secara kumulatif, praktik mafia kasus di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sangat merugikan negara. Selain melibatkan rantai institusi penegak hukum, praktik itu juga merugikan rakyat akibat penerimaan negara yang diselewengkan.
Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan pembersihan secara menyeluruh praktik mafia, tak hanya di Ditjen Pajak, tetapi juga di sejumlah instansi pemerintah lainnya.
