Pembengkakan biaya renovasi rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga terjadi karena praktik mafia proyek di lingkungan DPR. Mafia ini melibatkan anggota DPR, Sekretariat Jenderal DPR, hingga rekanan anggota DPR.

”Jika pimpinan DPR ingin membersihkan DPR dan mencegah adanya pemborosan anggaran di lembaganya, mereka harus mulai dengan membereskan mafia proyek di DPR,” kata Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Rabu (20/10) di Jakarta.

Pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati penundaan pembangunan gedung baru hingga tahun 2011. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diminta melakukan pengawasan.

Keputusan penundaan pembangunan gedung baru disepakati dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Selasa petang. ”Kami minta penundaan sampai 2011,” kata Wakil Ketua DPR Anis Matta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan anggaran reformasi birokrasi tahun 2010 sebesar Rp 14 triliun belum terserap sama sekali. Anggaran itu berpotensi ”menganggur” dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran hingga akhir tahun.

Menkeu Agus mengungkapkan hal itu di Gedung DPR, Kamis (Detik Finance, 14/10/2010). Hal ini mengindikasikan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di tubuh eksekutif.

Pengelolaan keuangan lima kabupaten dan kota di Jawa dan Sumatera semuanya berwacana prorakyat. Label prorakyat setidaknya sudah menjadi obsesi pimpinan daerah meskipun saat mengarahkan kinerja birokrasi pada label kerakyatan itu ternyata tak semua aparatur daerah mampu menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpihak kepada rakyat. Sebagian besar anggaran peruntukannya masih ditujukan untuk aparatur pemerintah sendiri.

KAKAR akan mengajukan gugatan praperadilan.

Penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menghentikan penyidikan kasus hilangnya ayat tembakau karena polisi tidak menemukan unsur pidana dalam laporan kasus tersebut.

“Karena tidak ditemukan unsur pidana, maka ini bukan kasus pidana,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.

Kepala kejaksaan negeri juga akan diperiksa.

Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan sedang menyelidiki dugaan suap yang diterima Sukirno dan Salliyana, dua jaksa penuntut umum dalam perkara perampokan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Sebuah adu mulut yang diwarnai tangisan istri terdakwa sebelum sidang perkara itu digelar Senin lalu mengungkap adanya dugaan tersebut.

"Kami sedang mengumpulkan seluruh bukti dan saksi yang mengetahui soal penyuapan itu," kata Arminsyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, kemarin.

Kejaksaan menyelidiki bocornya rencana tuntutan.

Atasan Gayus Halomoan Tambunan, Maruli Pandapotan Manurung, didakwa ikut serta dalam kasus penanganan perkara pajak PT Surya Adikumala Abadi. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, jaksa mendakwa Maruli terlibat dalam penghilangan wajib pajak bagi perusahaan di Sidoarjo, Jawa Timur, itu.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M. menantang masyarakat untuk melaporkan siapa pun yang diduga melakukan suap terhadap para pegawai, termasuk hakim, di sana. Ia juga menantang masyarakat melaporkan pegawai Mahkamah yang diduga menjadi mafia hukum. "Saya tantang siapa pun di Indonesia ini, termasuk pers, kalau memang ada indikasi seperti itu, jangan lupa bawa buktinya," katanya kemarin.

Pemerintah diminta memberikan grasi kepada Vincentius.

Sejumlah tokoh berencana mengajukan petisi untuk mengusut kasus Asian Agri dan pemberian grasi bagi Vincentius Amin Susanto. Petisi ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah seorang penanda tangan petisi, Teten Masduki, mengatakan petisi diajukan lantaran pemerintah, yaitu Kejaksaan Agung, dinilai telah sewenang-wenang dalam memperlakukan Vincentius. Padahal dia adalah whistleblower (pengungkap pertama) yang mengungkap kasus penggelapan pajak Asian Agri.

Nudirman membantah biayanya sampai miliaran rupiah.

Rencana Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pergi ke Yunani untuk melakukan studi banding tentang etika senator di sana menuai kritik. Kegiatan itu dinilai tidak tepat sehingga tak bermanfaat. Sebab, kehidupan demokrasi di negara asal filsuf Socrates dan Plato itu saat ini sudah ketinggalan.