Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tengah menyelidiki kemungkinan Gayus H. Tambunan, terdakwa suap pajak, telah melarikan harta kekayaannya ke luar negeri. Dugaan ini mencuat setelah publik kembali dihebohkan oleh kepergian Gayus ke Makau, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong selama ia menjadi tahanan di Rutan Markas Komando Brimob Depok, setelah ia juga kedapatan "berlibur" ke Nusa Dua, Bali, untuk tujuan yang hingga kini belum bisa diketahui.

Seruan publik yang menuntut Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurdin Halid semakin gencar pascapergelaran Piala AFF 2010. PSSI dinilai gagal menyelenggarakan event olahraga terbesar Asia Tenggara itu karena manajemen kompetisi yang buruk dan maraknya praktik korupsi.

Selama ini penyusunan anggaran tidak melibatkan semua komponen yang ada, tetapi lebih banyak dikendalikan oleh pengurus yayasan atau kepala sekolah. Akibatnya, tidak sedikit korupsi atau penyalahgunaan dana sekolah.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) seharusnya melibatkan masyarakat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana sekolah sekaligus memperkuat kontrol penggunaannya.

Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Medan Herliadi mengatakan hal itu seusai pelatihan penyusunan APBS di Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/1).

Kementerian Keuangan siap menerima permintaan data wajib pajak dari pihak mana pun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus apa pun, termasuk pada penyidikan terkait mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Data akan diberikan sepanjang permintaan yang disampaikan itu memenuhi aturan hukum.

Dugaan kasus suap dalam proses penilaian penghargaan Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi momentum untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus suap lainnya dalam proses penilaian penghargaan Adipura 2010. Desakan itu muncul karena raihan Adipura tidak berkorelasi positif dengan kota sehat lingkungannya dan adanya lonjakan jumlah peraih Adipura pada 2010.

Ahli perencanaan dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan, penyidikan dugaan kasus suap dalam proses penilaian Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi pintu masuk bagi kemungkinan suap lainnya.

Hak menyatakan pendapat DPR merupakan instrumen pengawasan parlemen yang diatur secara umum (lex generalis) dan secara khusus (lex specialis) dalam konstitusi, masing-masing di Pasal 20A dan Pasal 7A-7B UUD 1945. Secara khusus hak menyatakan pendapat DPR dalam rangka pemakzulan presiden/wakil presiden harus didukung 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir pada Rapat Paripurna DPR.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai klub sepakbola, rawan politisasi dan korupsi. Lapangan sepakbola menjadi arena barter politik karena memiliki basis massa yang besar.

"APBD yang masuk ke sepakbola semata-mata dalam rangkaian membangun relasi politik dalam bidang sepakbola," ujar Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, dalam diskusi "Sepakbola Berprestasi Tanpa APBD" bersama komunitas pecinta sepakbola Save Our Soccer (SOS), di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (16/1).

Tren Penindakan Kasus Korupsi 2010

Kementerian Keuangan menyerahkan tiga kardus besar berisi 151 berkas dokumen wajib pajak yang diminta Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyidikan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Tambunan.

Itu dikatakan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya di Jakarta, Sabtu (15/1). Sebelumnya Kapolri meminta dokumen dari 149 wajib pajak, kemudian Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) meminta tambahan lima lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Melda Mardalina, staf di Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (14/1). Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan kantor KLH Kamis lalu. Pada Kamis malam, penyidik juga meminta keterangan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Gusti Nurpansyah terkait dugaan suap penghargaan Adipura 2010.

Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, pemeriksaan terhadap Melda terkait dugaan penyuapan dalam pemberian penghargaan Adipura 2010 kepada Kota Bekasi. ”KPK memeriksa Melda Mardalina sebagai saksi,” ujar Johan, Jumat.