Kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan menunjukkan sikap aparat penegak hukum di negeri ini yang mudah sekali dipengaruhi oleh uang. Penegakan hukum di negara ini seperti sangat rapuh.

Penilaian itu dikatakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Kamis (20/1) di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia Jakarta. ”Yang jelas, negara ini sudah di bawah Gayus karena begitu rapuhnya negara ini,” ujar Syafii Maarif.

Komunitas pecinta sepakbola 'Save Our Soccer (SOS)', Kamis (20/01/11), mendatangi kantor Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). SOS menyampaikan permintaan informasi publik terkait pengelolaan tiket pertandingan Piala AFF 2010 dan laporan keuangan PSSI selama masa kepemimpinan Nurdin Halid.

Anggota SOS, Bejo Untung, menyampaikan sekitar 600 lembar permintaan informasi dari masyarakat, yang diterima petugas resepsionis di kantor PSSI. "Kami menyampaikan titipan masyarakat dari berbagai daerah untuk permintaan informasi kepada PSSI," ujar Bejo.

Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali akhirnya menahan mantan bupati Jembrana 2000-2010, I Gede Winasa, kemarin pagi. Dia diduga terlibat kasus korupsi pengadaan pabrik kompos. Pengadaan pabrik ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar.

Sebelumnya, Gede Winasa sudah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Oktober tahun lalu. "Berdasarkan keterangan penyidik, Winasa resmi ditahan," kata juru bicara Polda Bali, Komisaris Besar Gde Sugianyar, kemarin.

Di manakah Milana Anggraeni saat suami tercintanya, Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, menghadapi vonis dalam sidang kemarin? Ibu tiga anak yang sebelumnya kerap hadir di persidangan itu kemarin memang tak tampak di antara pengunjung--justru pada saat yang paling menentukan bagi suaminya tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gayus H. Tambunan dan Haposan Hutagalung masing-masing tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta di pengadilan terpisah kemarin. Vonis itu jauh di bawah tuntutan jaksa, yang meminta agar Gayus dihukum 20 tahun penjara dan Haposan dipenjara 15 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 500 juta.

"Itu mengaburkan masalah mafia pajak dan peradilan yang dia lakukan."

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan berbagai tuduhan yang disampaikan terpidana Gayus H. Tambunan merupakan serangan balik terhadap lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Tapi kami tidak akan gentar. Akan kami lawan," kata anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, di kantornya kemarin.

"Nanti kita telusuri hubungan khusus Gayus dengan wajib pajak ini."

Vonis tujuh tahun yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa mafia hukum Gayus H. Tambunan masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi penegak hukum. Pihak-pihak yang menyuap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu belum tersentuh.

Politikus Partai Demokrat di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sucipto, mengatakan usul hak angket pengungkapan kasus mafia pajak segera disampaikan ke pemimpin DPR. Hingga kemarin, sudah terkumpul 20 tanda tangan dukungan dari syarat minimal 25 tanda tangan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy curiga ada sesuatu di balik keterlambatan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie. "Biasanya, kalau ada hambatan, itu pasti ada apa-apanya," kata Marwan di Kejaksaan Agung kemarin. "Mungkin jaksanya mengulur-ulur waktu."

Menurut Marwan, Kejaksaan Agung telah memeriksa jaksa penuntut umum perkara Bahasyim. Soalnya, Kejaksaan menerima laporan intelijen tentang dugaan negatif di balik keterlambatan itu.