Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP), Selasa (2/3/2011), kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta informasi penanganan kasus dugaan korupsi di 5 SMP Negeri di Jakarta dan SDN RSBI 012 Rawamangun. KAKP menggugat Kejati yang belum juga menyeret tersangka ke pengadilan.
Proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana block grant RSBI di SD 012 Rawamangun berjalan lambat. Meski Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan satu orang tersangka sejak Januari lalu, kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan belum ada data kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Gurita korupsi semakin kuat melilit negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya. Hasil jajak pendapat Kompas (28/2) menjadi pembenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali.
Di tengah gurita tersebut, pertanyaan mendasar yang muncul: mengapa praktik korupsi makin memburuk melilit negeri ini? Adakah ini semua bukti kegagalan agenda pemberantasan korupsi?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera mengesahkan Instruksi Presiden terkait Moratorium Hutan sebagai upaya mengerem laju deforestasi hutan di Indonesia. Kerugian material dan ekologis akibat ganasnya pembalakan liar sangat memprihatinkan. Tercatat, laju deforestasi di kawasan hutan Kalimantan Tengah saja telah mencapai 400 ribu hektar pertahun akibat ekspansi lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit.
"Moratorium harus dipercepat, tentu saja, dengan perhitungan matang," ujar Teguh Surya, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonasia (Walhi), Senin (28/2/11).
Kekukuhan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Institut Pertanian Bogor untuk tidak mengumumkan jenis susu formula yang mengandung bakteri Enterobacter sakazakii (ES) tidaklah mengagetkan. Meskipun hal itu telah diperintahkan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi, 26 April 2010, yang berkekuatan hukum tetap. Secara umum, karakter birokratik para pejabat kita memang masih cenderung tertutup, bahkan untuk hal yang menyangkut informasi publik sekalipun.
Terjadi perubahan aktor korupsi selama semester kedua tahun 2010. Pada semester pertama, pelaku korupsi yang dijerat mayoritas berasal dari komisaris atau pejabat pembuat kebijakan di sektor swasta. Tren ini bergeser, karena pada semester kedua, staf dan pegawai pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi.
"Lucunya di negeri ini, sekolah mahal sekali. Kami anak jalanan, jadi susah bersekolah," Denny Siregar menyanyi sambil memetik gitar, menirukan nada lagu "Andai Aku Gayus Tambunan" yang populer beberapa waktu terakhir. Bersama teman-temannya, siswa kelas tiga Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Ibu Pertiwi, Pancoran, Jakarta, itu menampilkan drama di sela deklarasi Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) di Gedung Proklamasi, Selasa (22/2/2011).
Sebanyak 70% pasien miskin pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin dan SKTM mengeluhkan panjangnya alur administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit. Mereka mengaku mendapat perlakuan diskriminatif ketika mendaftarkan diri dengan menunjukkan kartu jaminan kesehatan untuk pasien miskin.
"Akibatnya, pasien miskin enggan menggunakan kartu karena khawatir mendapat pelayanan berbeda," ujar peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dalam media briefing hasil riset pelayanan rumah sakit di sekretariat ICW, Selasa (22/2/2011).
“Kami menolak!”Tanpa ba-bibu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menegasi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Kita sungguh khawatir, sikap ini memperkuat tirani ketertutupan di institusi penegak hukum.
Mundurnya hakim konstitusi Arsyad Sanusi setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) seharusnya menjadi pelajaran bagi Mahkamah Agung dalam mencari hakim pengganti. MA didesak untuk memperbaiki mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengacu pada ketentuan undang-undang, yakni transpa- ran, akuntabel, dan partisipatif.
