KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap elite Partai Demokrat.

Partai Demokrat meminta KPK segera membuktikan dugaan keterlibatan partai itu dalam kasus suap, terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Partai Demokrat sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. "KPK perlu mendalami praduga itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/5).

ADA yang ’’unik’’ dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan 2011, yakni kembali berkompetisinya Amat Antono, bupati periode 2001-2006 dengan Siti Qomariyah, incumbent (petahana), bupati 2006-2011. Pada pertarungan jilid I tahun 2006, Siti Qomariyah yang ketika itu berpasangan dengan Pontjo (bersimbol Qonco) menang dengan kurang lebih 52% suara dari Antono yang berpasangan dengan Qurofi (Aqur) yang memperoleh kurang lebih 48% suara.

Anggota DPR disebut-sebut turut meminta imbalan terkait proyek pembangunan Wisma atlet di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. ”Imbalan tersebut sebagai balas jasa DPR yang membantu mencairkan anggaran pembangunan wisma berkapasitas 1.000 kamar tersebut,” kata Agus Condro Prayitno, yang mengaku pernah mendengar pengakuan salah satu tersangka Mindo Rosaline Manullang saat masih ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

Berbeda dengan suaminya, yang akhirnya menjadi politikus PKS, Nunun Nurbaeti Daradjatun disebut sebagai simpatisan PDIP. Hal ini dikatakan mantan anak buah Nunun, Arie Malangjudo saat menjadi saksi dengan terdakwa Agus Condro, Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus, dan Willem Max Tutuarima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (9/5).

"Setahu saya, itu (pemanggilan) tidak ada," kata Nazaruddin.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat segera meminta keterangan Muhammad Nazaruddin terkait dengan kasus dugaan suap proyek wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Ini berkaitan dengan intensifnya progres pemberitaan," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin saat dihubungi kemarin.

Amir tak mengungkapkan waktu pemanggilan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Dia hanya berujar, "Segera."

Laporan kunjungan mirip dengan penjelasan di situs.

Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak parlemen melakukan moratorium atau menghentikan sementara studi banding ke luar negeri karena hasilnya selama ini dinilai tak maksimal.

"Dengan kata lain mengurangi secara signifikan risiko ketidakefektifan studi banding," ujar anggota Koalisi, Abdullah Dahlan, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, kemarin. Koalisi terdiri atas ICW, Indonesia Budget Centre, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah tiga tahun diundangkan, tapi baru empat dari delapan Komisi Informasi Daerah yang menangani sengketa informasi. "Empat lainnya belum beroperasi," kata Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Roy Suryo, mengungkapkan alamat surat elektronik (e-mail) milik anggota Dewan sudah ada sejak 11 tahun lalu. "Tapi baru aktif dua hari lalu sejak kejadian kemarin," kata Roy dalam diskusi di Jakarta, Sabtu lalu.

Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat ini heran bila anggota Dewan tidak mengetahui alamat resmi surat elektronik mereka. Terlebih lagi mengapa anggota Dewan justru menggunakan alamat e-mail yang tidak berbayar.

Dua pejabat Kabupaten Batubara ditahan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir Bank Mega cabang Jababeka, Bekasi, dijadikan tempat menyimpan uang hasil kejahatan korupsi. "Ya, ada indikasi pencucian uang," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kemarin.

Dalam tempo satu bulan, aparat hukum membongkar dua kasus pencucian uang bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan Bank Mega cabang Jababeka.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) berharap asal usul cek perjalanan yang digunakan untuk menyuap anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004 dapat terungkap.

‘’Yang jelas Satgas menginginkan agar asal usul cek itu bisa terungkap dan semua diungkap secara tuntas,’’ kata Anggota Satgas PMH Mas Ahmad Santosa, ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (6/5).