Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berada di posisi siaga satu. Penilaian itu didasarkan pada ringannya hukuman yang dijatuhkan pada koruptor serta adanya hakim Pengadilan Tipikor yang terlibat dalam kasus korupsi.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho menyampaikan, selama sekitar 3,5 tahun pengadilan Tipikor berjalan, vonis hukuman yang dijatuhkan didominasi oleh hukuman ringan dengan pidana penjara di bawah lima tahun.

Sikap dua anggota majelis hakim dalam perkara impor daging dengan terdakwa Ahmad Fathonah, yang berpendapat bahwa KPK tak berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang, membuat banyak orang terkejut, apalagi adanya beda pendapat itu menjadi berita utama di beberapa media cetak nasional.

Kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR makin bertambah. Kali ini Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Priyo diduga melanggar kode etik DPR. Menurut Erwin Natosmal, anggota koalisi dari Indonesia Legal Roundtable, “Kami melaporkan karena Priyo menyampaikan surat 9 narapidana kasus korupsi kepada Presiden SBY soal PP No. 99 Tahun 2012, tentang remisi. Priyo juga mengunjungi LP Sukamiskin pada 1 Juni lalu.”

Pernyataan Pers Bersama                                                                                                         

Ketika upaya pemberantasan korupsi - yang dilakukan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – gencar dilakukan dan muncul banyak penolakan terhadap eksistensi koruptor, ternyata masih saja ada pihak yang berusaha “mendukung” para koruptor yang telah mencuri uang dan mengkhianati rakyat tersebut.

Indonesia Corruption Watch merilis sejumlah nama yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Dengan menguraikan beberapa indikasinya, ICW sampai pada kesimpulan bahwa nama-nama tersebut diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Ada nama yang disebut dalam persidangan menerima sejumlah uang. Ada yang tercatat sebagai bekas terpidana kasus korupsi. Juga ada yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Press Release ICW

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera eksekusi putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) terkait dengan dana BOS dan BOP. Hal ini dilakukan setelah Ketua PN Jaksel mengeluarkan surat penetapan eksekusi pada tanggal 4 Juli 2013 (terlampir di attachment). Dalam surat penetapan eksekusi tersebut disampaikan bahwa PN Jaksel memerintahkan panitera PN Jaksel menunjuk seorang jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008 dan 2009 pada Termohon Eksekusi (SMPN 67 Jakarta).

Film produksi ICW terbaru berjudul Parit dan Prona diputar pada Malang Film Festival (MAFI Fest '13) April 2013 lalu.

Gelaran acara festival film itu dilakukan di Theater Dome Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama belasan film lain, Parit dan Prona diputar dihadapan komunitas mahasiswa di Malang.

Dalam acara ini, selain pemutaran film juga dilakukan diskusi dengan sutradara Parit dan Prona, Daniel Rudi H.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), kepada Bank Indonesia (BI). Aksi pelaporan ini terkait dugaan penyimpangan pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang bernilai miliaran rupiah.

"Kami melihat adanya aksi pembobolan Bank Jatim melalui kur fiktif," ujar peneliti ICW, Donal Fariz usai menemui Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/6).

Menjadi Motor dan Fasilitator Gerakan Sosial