Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-5-26 5.30 p.m. WIB
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 25 Mei 2015

POKOK BERITA:

“Polisi Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Novel”
Tempo, Selasa, 26 Mei 2015

Kuasa hukum Kepolisian RI tidak hadir dalam sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan penyidik KPK, Bovel Baswedan. Kuat dugaan bahwa Kepolisian tak hadir dengan utjuan mengulur waktu agar kasus Novel dilimpahkan ke Kejaksaan, hingga praperadilan bisa digugurkan.

Mengawal Pemerintahan Baru

Ada dua peristiwa penting yang terjadi di tahun 2014. Pertama, pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden.  Keduanya merupakan ajang bagi rakyat untuk unjuk kekuasaan. Dalam pemilu rakyat bisa menghukum penguasa yang korup sekaligus mempromosikan orang-orang berkualitas dan berintegritas sebagai gantinya.

Senin, 25 Mei 2015

Kompas, hal 1:
KPK Rawan Dikriminalisasi: “Polri dan Kejaksaan Siap Bantu Panitia Seleksi Telusuri Rekam Jejak Calon”

Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 patut dijadikan momentum untuk memperkuat KPK. Selama ini, pimpinan lembaga anti rasuah itu rawan dikriminalisasi, antara lain dengan dijadikan tersangka hingga harus nonaktif.

Dalam seminggu terakhir Presiden Jokowi didesak mempercepat pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelompok masyarakat sipil termasuk ICW menuntut agar nama – nama calon Panitia Seleksi segera diumumkan.

Ringkasan

Pada tanggal 18 Mei 2015, Kejaksaan Agung Republik Indonesia di mengeksekusi uang pengganti dalam sejumlah kasus korupsi yang totalnya mencapai 13 triliun rupiah.

POKOK BERITA:

“KPK Akan Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak”

Kompas, Jumat, 22 Mei

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengawasi pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2015 untuk mencegah terjadinya korupsi dan politik uang dalam proses pilkada.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 21 Mei 2015

POKOK BERITA:

“Jokowi Tunjuk 9 Anggota Pansel KPK, Semuanya Perempuan”

Kompas, Kamis, 21 Mei

Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel terdiri dari sembilan orang wanita, anggota dari berbagai latar belakang.