Jakarta, antikorupsi.org (19/11/2015) – Penarikan jaksa senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga keras penuh dengan nuansa intervensi. Ada upaya juga untuk menghalang-halangi penyidikan KPK pada kasus suap bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara (Sumut) yang juga menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.
Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Satu tahun sudah HM.
- HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi -
Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi ketiga hal tersebut.
POKOK BERITA:
“KPK Tolak Revisi Undang-Undang”
http://koran.tempo.co/konten/
Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Wacana untuk melakukan revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Kali ini DPR lewat Ketua DPR Setya Novanto mendesak agar RUU KPK masuk kembali ke prolegnas 2016. Runtutan proses demi proses dalam upaya mengkebiri KPK dan agenda pemberantasan korupsi jelas menandakan bahwa upaya pelemahan ini penuh dengan muatan politis.
POKOK BERITA:
“DPR Pertanyakan Kelayakan Sejumlah Calon”
Jakarta, antikorupsi.org (17/11/2015) – Panitia seleksi (pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyerahkan 18 nama ke presiden. Dari 18 nama yang diserahkan terdapat tiga calon yang tidak direkomendasikan, namun lolos untuk mengikuti fit and proper test di DPR.
POKOK BERITA:
“Pertamina Serahkan Audit Petral ke KPK”
http://koran.tempo.co/konten/
Jakarta, antikorupsi.org (13/11/2015) – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum berhasil menyelesaikan status calon kepala daerah yang berstatus terpidana bebas bersyarat yaitu Jimmy Rimba Rogi dan Yusak Yaluwo.
Terkait dengan hal tersebut, Koalisi Pilkada Bersih menggelar konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Jum’at (13/11/2015). Koalisi mendesak agar KPU jangan plinplan untuk mencoret calon kepala daerah bermasalah.
Jakarta, antikorupsi.org (16/11/2015) – Guru dan pejabat pemerintah daerah lainnya adalah jabatan yang rawan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember mendatang. Pasalnya guru memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat setempat. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada delapan modus politisasi guru yang selama ini biasa dilakukan menjelang pilkada.
