Kejaksaan Negeri Padang menunda eksekusi terhadap 33 mantan pemimpin dan anggota DPRD Sumatera Barat yang divonis 5 dan 4 tahun penjara dalam kasus korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp 5,9 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Antasari Azhar mengatakan, eksekusi akan dilakukan setelah berkas terdakwa 10 mantan anggota dewan lainnya, yang masih ada di Mahkamah Agung, diputuskan.
Sidang pemeriksaan saksi kasus kredit macet Bank Mandiri untuk PT Cipta Graha Nusantara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sempat ricuh.
Hakim mempertanyakan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain menjadi terdakwa, dalam sidang di pengadilan korupsi Jakarta kemarin, Suratno, Direktur Administrasi dan Keuangan Radio Republik Indonesia, menjadi saksi bagi Fachrani Suhaimi.
Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menindaklanjuti laporan kasus suap yang menimpa Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
Sektor pelayanan publik masih merupakan penghambat utama terwujudnya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebutkan, peringkat Indonesia berada paling bawah di antara negara-negara Asia dalam masalah standardisasi tata kelola perusahaan yang baik.
Sepekan menjelang berakhirnya bulan Januari, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor belum menetapkan satu tersangka pun dalam perkara korupsi pengalihan hak guna bangunan Hotel Hilton. Semula direncanakan akhir bulan ini tersangka perkara yang merugikan negara Rp 1,7 triliun itu akan ditetapkan.
Menindaklanjuti sejumlah laporan hasil audit dan rekomendasinya, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI.
Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono akan diperiksa Timtastipikor besok, 26 Januari 2006. Dia merupakan saksi kunci kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) tanah Hotel Hilton. Sebab, HGB itu dikeluarkan BPN.
Wakil Ketua Komisi III DPR M Akil Mochtar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima dana Rp 680 juta dan telah digunakan untuk membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Melawi.
