Pada mulanya pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi mensyaratkan kesediaan narapidana menjadi justice collaborator (JC=Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Walau bisa memberi efek jera, tapi banyak pihak berupaya menggugurkan syarat tersebut. Tidak mengherankan apabila sering terjadi tarik ulur dalam aturan pemberian remisi.

POKOK BERITA:

“Advokat Jangan Korupsi”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/12/Advokat-Jangan-Korupsi

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Kapolri Akui Kepercayaan Publik Masih Rendah”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/11/Kilas-Politik-Hukum

Kompas, Kamis, 11 Agustus 2016

Presiden mewanti-wanti agar penegak hukum tidak mengkriminalisasi diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

POKOK BERITA:

“Mekanisme Penjerat Korporasi Siap Terbit”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/10/403229/Mekanisme-Penjerat-Korporasi-Siap-Terbit - Tempo, Rabu, 10 Agustus 2016

Mahkamah Agung akan menerbitkan Peraturan MA tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Peraturan itu akan menjadi landasan untuk menindak korporasi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

POKOK BERITA:

“KPK Siapkan Aplikasi Pengawasan”

KPK mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Aplikasi daring tengah disiapkan untuk memudahkan pelaporan oleh masyarakat tersebut.

“Reformasi MA belum Sentuh Hal Pokok”

POKOK BERITA:

http://print.kompas.com/baca/2016/08/06/Dugaan-Keterlibatan-Pimpinan-PN-Didalami

RINGKASAN MINGGUAN

• Koalisi masyarakat sipil: Banten jangan lagi dikelilingi dinasti korup. www.antikorupsi.org/ZWJ
• Pengawasan pemerintah dalam sektor kehutanan lemah. www.antikorupsi.org/ZPz
• Opini: Korupsi sektor swasta www.antikorupsi.org/ZPh

UPDATE STATUS

28 Juli