Kejagung mulai mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan kroni dan keluarga Cendana, khususnya menyangkut program mobnas (mobil nasional) Timor yang melibatkan Tommy Soeharto.

Biaya rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di Jogjakarta dan Jawa Tengah diperkirakan membengkak dari Rp 1,075 triliun menjadi Rp 5 triliun. Pembengkakan disebabkan kesalahan asumsi perhitungan jumlah pengungsi dari 50 ribu jiwa menjadi 1,5 juta jiwa.

Polisi sudah mengontak aparat India untuk penangkapan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diminta menelusuri rekening para penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sejak 1998.

Gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi (27 Mei 2006) semakin memperpanjang cerita bencana yang melanda negeri ini. Namun, seringnya bencana mendera ternyata tidak berbanding lurus dengan banyaknya pelajaran yang dipetik untuk memperbaiki sistem penanganan bencana. Kondisi penanganan gempa yang tidak terkoordinasi serta data korban dan kerusakan yang tidak akurat dapat menyebabkan proyek penanganan bencana menjadi sangat rawan korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak dapat mengadili kasus penyalahgunaan kewenangan dengan terdakwa mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Ajun Komisaris Suparman.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang memperpanjang usia pensiun sejumlah hakim agung, termasuk dirinya, dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua MA Bagir Manan digugat karena dinilai menyalahi prosedur hukum dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.

Pemberantasan korupsi di daerah masih berjalan lamban. Banyak kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum daerah tidak ditindaklanjuti atau pemeriksaan berhenti tanpa alasan jelas.

Kejaksaan Negeri Tangerang menetapkan Isep Djuhara, Kepala Kantor Arsip Daerah, dan Redi S. Djuri, Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin tik di lingkup Pemerintah Daerah Tangerang pada 2004.

Menurut hukum, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atau SKP3 Soeharto sah karena sesuai dengan kewenangan kejaksaan. Kriteria demi hukum yang menjadi pertimbangan diterbitkannya SKP3 sudah dipenuhi. Dengan demikian, pendapat para pemohon yang menyatakan SKP3 cacat hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum adalah pendapat yang salah.