Sebanyak 14 pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok, termasuk sejumlah kepala sekolah, bakal kena sanksi menyusul selesainya pemeriksaan Badan Pengawas Daerah. Mereka dinilai telah memotong dana rehabilitasi sekolah, bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Dua mantan pejabat Bea dan Cukai Tanjung Priok I, yang menjadi tersangka masuknya beras Vietnam secara ilegal pada 2003, menolak tuntutan jaksa yang menuntut 20 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin.
Tommy Soeharto mungkin akan diperiksa di Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi mobil nasional (mobnas) PT Timor Putra Nasional (TPN). Namun, waktunya belum dipastikan. Penyelidik masih berkonsentrasi pada pemeriksaan saksi dari kalangan pemerintah, seperti Ditjen Pajak Depkeu, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan Men BUMN.
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin berjanji mengusut kaburnya dua obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dicekal ke luar negeri sejak 24 Mei lalu. Kedua obligor itu adalah bos Texmaco yang juga pemilik Bank Putera Multikarsa Marimutu Sinivasan serta Agus Anwar, bos Bank Pelita dan Bank Istimarat.
Otonomi daerah (otda) semakin tidak jelas. DPRD yang seharusnya menjadi benteng terakhir otonomi daerah telah menjadi bagian (subordinasi) pemerintah daerah. Karena itu, DPRD yang harusnya menjadi alat kontrol pemerintahan di daerah justru berada di bawah kendali kepala daerah.
Perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) belum sepenuhnya reda. Lembaga yang dipimpin Bagir Manan itu tidak berkenan atas sepak terjang KY untuk ikut serta menyelesaikan kemelut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kombespol Irman Sentosa tampak tenang ketika kemarin jaksa menuntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Mantan Kanit Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri itu diseret ke pengadilan karena didakwa menerima uang saat menyidik kasus L/C (letter of credits) fiktif Bank BNI sebesar Rp 1,3 triliun.
Kejaksaan Agung kemarin menahan Samuel Kristanto, tersangka kasus dugaan korupsi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian Rp 100 miliar. Samuel Kristanto diantar ke kejaksaan untuk dilakukan penahanan, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji di kantornya kemarin.
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tidak banyak pengaruhnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sistem pengelolan anggaran dan birokrasi pendidikan harus diperbaiki.
