Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani surat izin pemeriksaan terhadap empat pejabat. Keempat pejabat itu dua orang bupati, satu wakil bupati dan satu wakil walikota atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus tindak pidana.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (12/6) menyatakan, Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara Soeharto (SKP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak sah menurut hukum.
Dewan ingin bisa mengelola sendiri anggarannya.
Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik bisa terlampaui oleh pembahasan RUU Rahasia Negara. Sejauh ini pembahasan RUU KMIP di DPR antara Komisi I dan Pemerintah tersendat-sendat, sebaliknya RUU RN justru lancar.
Dari Semarang, Jumat (9/6), Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengungkapkan kekesalannya atas unjuk rasa aktivis LSM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aktivis itu berunjuk rasa untuk menekan hakim Andi Samsan Nganro yang menyidangkan praperadilan atas Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara Soeharto. SKP3 itu diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Iskamto.
Sejak dibentuk tiga bulan lalu, Komisi Kejaksaan telah menerima 188 laporan dari masyarakat. Dari 188 laporan itu, 45 laporan telah dikirim ke Jaksa Agung.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma
Wakil rakyat belum seluruhnya menyadari kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan, termasuk memperbarui laporan harta kekayaan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan wakil rakyat di DPR, DPRD, maupun DPD memenuhi kewajibannya, termasuk memperbarui laporan kekayaan mereka.
