Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan membasmi praktik korupsi membutuhkan waktu satu generasi. Itu berarti praktik korupsi di negeri ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan makin waspada terhadap upaya pelaku korupsi melawan balik. Apalagi, langkah-langkah memerangi KPK sudah semakin sistematis.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar Instruksi Presiden (Inpres) perlindungan pejabat jangan sampai menghambat upaya represif pemberantasan korupsi. Ini dikatakan mengingat fenomena yang muncul saat ini mengarah pada upaya perlawanan balik atas kekuatan pemberantasan korupsi.
Indikator membaiknya pemberantasan korupsi yang paling jelas terlihat adalah tersentuhnya lembaga yang dulu tabu diusik oleh penegak hukum. Dulu penegak hukum sering kesulitan menyentuh sesama penegak hukum. Kini penegak hukum sudah berani masuk dan mengungkap perkara korupsi di dalamnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) belum tertarik mengusut lima kasus dugaan korupsi di tubuh TNI setelah kasus itu terungkap dari sebuah dokumen yang beredar di kalangan Komisi I DPR.
Realitas mafia peradilan semakin hari semakin jelas menampakkan wujudnya di mata umum. Selama ini ia hanya bisa dirasakan keberadaan, pengaruh, fungsi, dan sebab-sebabnya oleh kalangan tertentu yang berurusan dengan dunia pengadilan.
Direktur Utama PT Lativi Media Karya Hasyim Sumiana, Kamis (13/7), kembali diperiksa sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dalam pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT LMK. Hasyim didampingi kuasa hukum PT LMK, Ari Yusuf Amir, diperiksa penyidik Kejaksaan Agung yang diketuai I Ketut Murtika.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma
Juru bicara DPRD Jawa Barat, Eddi S. Holil, mengungkapkan baru menerima 13 daftar kekayaan anggota Dewan dari 100 anggota. Daftar yang diterima dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu langsung dipampangkan pada papan pengumuman selama satu bulan. Sisanya belum kami terima, katanya kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memeriksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan segel sampul surat suara pemilihan presiden putaran pertama.
