Anggaran pembahasan rancangan undang-undang di DPR meningkat 340 persen. Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat menaikkan anggaran menjadi Rp 1,7 Miliar per satu rancangan undang-undang dari Rp 500 juta tahun ini. Supaya DPR makin mandiri, kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di gedung MPR/DPR kemarin.
Di Indonesia, praktek korupsi telah terjadi dalam berbagai wilayah. Mulai korupsi di lingkup birokrasi, kepolisian, pengadilan, hingga militer. Semua itu merupakan bagian-bagian yang menegaskan wajah korupsi sebenarnya.
Anggota tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) JawaTengah telah melakukan gelar perkara dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Kamis (13/7) lalu.
Kejaksaan tinggi beralasan tak ditemukan bukti.
Ali Mazi dan Pontjo Sutowo harus bersiap-siap dimasukkan ke tahanan. Sebab, Timtastipikor sedang mempertimbangkan menahan tersangka kasus dugaan korupsi perpanjangan HGB (hak guna bangunan) Hotel Hilton Rp 1,936 triliun itu.
Penanganan kasus korupsi lahan Perumnas di Cengkareng jalan di tempat. Sejumlah keganjilan ditemukan pada bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Inpres tentang sistem penanganan kasus korupsi yang segera diterbitkan dikhawatirkan menggangu pemberantasan korupsi. Di dalamnya tecermin indikasi corruption fight back (melawan balik oleh pelaku korupsi) dari pejabat pemerintah. Sebab, inpres tersebut mengandung impunitas.
Dua jaksa yang disebut-sebut terlibat pemerasan mantan Dirut PT Jamsostek Achmad Junaidi, Bordju Ronni dan Cecep Sunarto, harus bersiap menjadi tersangka setelah Timtastipikor meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.
Penetapan perlu-tidaknya penahanan terhadap tersangka kasus Hilton akan ditentukan pada tahap penuntutan. Pada saat berkas penyidikan maju ke penuntutan, jaksa penuntut umum akan menyampaikan pendapat kepada direktur penuntutan apakah para tersangka bisa ditahan atau tidak, ujar Ketua Tim Pemberantasan Korupsi Hendarman Supandji setelah mengikuti acara gerak jalan santai di Kejaksaan Agung kemarin. Menurut dia, direktur penuntutanlah yang akan mengevaluasi pendapat jaksa tersebut.
Keputusan Badan Kehormatan DPR memberhentikan anggota DPR harus didukung. Keputusan itu malah diharapkan bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga merupakan awal dari penegakan aturan dan kode etik bagi para anggota DPR.
