Oleh: Adnan Topan Husodo
KALIBATA-Biaya sekolah yang kian mencekik menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid. Tak hanya kalangan pas-pasan yang tersengal, orang berduitpun sudah mulai pusing. Lebih menyebalkan karena mereka tak tahu kemana duit itu mengalir. Ujung pangkalnya pada pengurus sekolah yang tidak transparan. Sehingga kebocoran pun tak terelakkan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi media bagi para koruptor untuk melakukan upaya perlawanan balik. Lewat kuasa hukumnya, KG Widjaja, Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah mengajukan judicial review terhadap pasal 21 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana di MK kemarin.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Hamid Awaluddin akhirnya bersedia berkomentar seputar perkembangan kasus dugaan korupsi di KPU yang menyeret keterlibatan dirinya. Di depan wartawan yang mencegatnya kemarin, Hamid kembali menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat kasus itu. Dia juga menantang penuduhnya agar membawa bukti.
Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis dua tahun penjara bagi Priyo Budi Utomo, seorang polisi dari Subdit Satwa Markas Besar Kepolisian RI Kelapa Dua, Depok, kemarin. Vonis ini sama dengan dakwaan jaksa sebelumnya.
Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua tersangka baru dalam kasus raibnya 8.596 ton beras Bulog Jember. Dua tersangka itu adalah bekas Kepala Seksi Analisa Harga dan Pasar Bulog Jember, Ali Mansyur, dan bekas Kepala Gudang Pecoro, Rambipuji, Prasetyo Waluyo.
Terhitung sejak Rabu (20/9), Komisi Yudisial membuka kembali laporan pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan perilaku hakim.
Putri Bupati Kutai Kartanegara Syaukani, Silvy Agustina, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (20/9). Silvy dimintai keterangan seputar lahan 20 hektar miliknya yang dilepas untuk pembuatan Bandar Udara Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Ahmad Ali, ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana penerimaan program pascasarjana (S-2) di kampusnya. Dalam kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan Rp 250 juta.
Oleh: Adnan & Abid
KALIBATA- Untuk kesekian kalinya, nama Indonesia Corruption Watch (ICW) dicatut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, untuk melakukan pemerasan. Selasa pagi, 19 September 2006 kantor ICW di Jl Kalibata Timur IV/D No. 6 ditelpon oleh seorang kepala sekolah dasar di Bandung Selatan untuk menanyakan keberadaan surveyor ICW yang ditugaskan untuk memonitoring dana BOS di sekolahnya.
