www.antikorupsi.org-Koalisi Penegak Citra DPR melaporkan aliran dana taktis Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke Badan Kehormatan DPR (BK DPR). Koalisi yang terdiri dari ICW, Seknas Fitra, Inisiative Institute, KIPP Indonesia, dan LBH Jakarta bertemu dengan Wakil Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun dan menyerahkan secara langsung laporannya ke Sekretariat BK DPR. Dalam laporannya, Koalisi meminta agar aliran dana DKP yang diterima anggota DPR maupun alat kelengkapan DPR dapat ditindaklanjuti.

Press Release
Koalisi Penegak Citra DPR (ICW, Seknas Fitra, Inisiative Institute, KIPP Indonesia, dan LBH Jakarta)

Ketua DPRD Kota Sukabumi Tatang Komara dan mantan Ketua DPRD Muchtar Ubaedillah divonis 18 bulan penjara karena terbukti merugikan keuangan negara Rp 3,69 miliar. Tatang Komara terbukti menerima uang korupsi itu sebesar Rp 129,475 juta dan Muchtar Ubaedillah menerima Rp 139,9 juta.

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana terkait kasus korupsi uang kedeudeuh atau kavlinggate pada APBD Jawa Barat 2001-2002 kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi.

Setelah dua tahun menangani kasus korupsi kakap, Timtastipikor akan dibubarkan. Hal itu bersamaan dengan penunjukan Ketua Timtastipikor Hendarman Supandji sebagai jaksa agung menggantikan Abdul Rahman Saleh alias Arman.

Ini penzaliman, sangat tak menyenangkan.

Keputusan presiden me-reshuffle Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyimpan masalah. Persoalannya bukan pada sosok penggantinya, Hendarman Supandji, tapi penggantian di tengah jalan itu bisa dianggap melanggar undang-undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa bekas Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia, Warmas Hasan Saputra, selama enam jam kemarin. Warmas--kini Duta Besar Indonesia di Bangladesh--diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia pada 2004-2005.

Pencopotan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memang menimbulkan pertanyaan. Ia termasuk sosok yang cukup jauh dari spekulasi media mengenai siapa-siapa yang bakal diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menilai data badan usaha milik negara tak perlu masuk kategori informasi yang bisa diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Detail informasi tak boleh diakses, katanya dalam diskusi soal RUU KMIP, sebelum pengumuman perombakan kabinet, di Jakarta kemarin.